Denny Indrayana Minta Laporan Dugaan Hakim MK Langgar Etik Diputus Sebelum Batas Perbaikan Berkas Capres-Cawapres

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bakal menggelar sidang klarifikasi dan pembuktian terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Sidang ini akan diselenggarakan pada Selasa (31/10) depan.

MKMK pun memanggil salah satu pelapor, yaitu Denny Indrayana untuk memberikan bukti terhadap laporan dugaan pelanggaran etik dilayangkannya.

"Selasa langsung sidang yang pertama kasus Prof. Denny. Beliau tadi kan janji mau datang," kata Jimly kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Adapun Denny Indrayana meminta MKMK untuk memutus dugaan pelanggaran etik ini sebelum 8 November 2023. Sebab, batas perbaikan nama pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah tanggal 8 November 2023.

Maka dari itu, bakal capres dan cawapres dapat melakukan perbaikan nama sampai waktu yang ditentukan itu.

"Concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024 dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November yang 10 hari kerja dari sekarang," kata Denny saat rapat bersama MKMK.

Mendengar hal itu, Jimly pun mengabulkan agar sidang dengan Denny dilaksanakan lebih cepat.

Jimly pun meminta Denny untuk datang ke Jakarta dengan segera.

"Kalau begitu bisa saja didahulukan. Siap enggak Anda datang ke Jakarta ini, cepat besok berangkat," ujar Jimly.

"Kami siap, yang mulia, untuk membuktikan dan menyelamatkan," jawab Denny.

"Siap ke Jakarta ya? Cari tiket. Ini soal serius. Kalau dengan Zoom gini terbatas, nanti you tunjuk-tunjuk tangan mau klarifikasi nggakkedengeran," tandas Jimly.