MKMK Umumkan Putusan Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Sore Ini

Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuhkan pembuktian.

idang Pleno Pengucapan Putusan MKMK akan digelar sore ini

Sesuai agenda dijadwalkan, Fajar memastikan sidang pleno pengucapan putusan akan dimulai pukul 16.00 Wib.

Anies Baswedan mengingatkan MKMK untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Sebanyak 2.149 personel Polda Metro Jaya diturunkan mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan sekitarnya.

MKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.

Putusan tersebut akan dibacakan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.

Ada sejumlah laporan diterima MKMK, salah satunya putusan soal syarat Capres-Cawapres maju di Pemilu 2024

Sidang kali ini mendengarkan keterangan pelapor atau memeriksa perkara.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menemukan banyak masalah yang diduga sebagai pelanggaran etik hakim MK.

Laporan dugaan pelanggaran etik itu masuk sebelum putusan gugatan syarat usia capres dan cawapres.

Penggugat mempertanyakan pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK, karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

MK memastikan batas usia minimal calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun.

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Kondisi itu disebut membuat proses pengambilan keputusan di internal lembaga menjadi tidak sehat.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberikan pidato sambutan dalam sebuah acara peluncuran buku.