Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden

Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden

Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden

Menurut Jimly, hasil hak angket DPT tak boleh memaksakan keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2024.

Dia mengatakan anggota DPR harus memahami batas-batas kewenangan dalam penggunaan hak angket.

"Para anggota DPR sebagai peserta pemilu harus memahami batas-batas kewenangannya terkait dengan pelaksanaan hak angket dengan mempertimbangkan sungguhnya tentang maksud dan tujuan serta substansi isu yang hendak diputuskan, tidak melebar kepada isu-isu liar, seperti pemakzulan Presiden, pembatalan hasil pemilu, dan lain-lain yang dapat dinilai memenuhi unsur sebagai tindakan makar yang diatur dalam KUHP," kata Jimly dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (24/2).

Dia juga mengingatkan DPR agar pengguliran hak angket Pemilu mempertimbangkan jadwal pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jimly menekankan pelaksanaan hak angket jangan sampai membuat jadwal pelantikan eksekutif maupun legislatif menjadi mundur.

"(Ini) untuk menjamin jangan sampai terjadi kevakuman kekuasaan menurut UUD 1945," ujarnya.

Kendati hak angket digulirkan di DPR, Jimly menyampaikan lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk di bawah tekanan para anggota DPR ataupun pasangan calon presiden/wapres sebagai peserta pemilu. Sehingga, hasil hak angket DPT tak boleh memaksakan keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2024.

"Apapun hasil pelaksanaan hak angket DPR tidak boleh dipaksakan efektifitasnya terhadap keputusan KPU mengenai teknis pelaksanaan tahapan pemilu beserta hasilnya kecuali atas perintah Bawaslu atau PT-TUN, dan Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang berlaku final dan mengikat," jelas Jimly.

Di sisi lain, dia menuturkan kecurangan masif selalu terjadi di semua pemilu dan cenderung makin meningkat. Pada Pemilu 2024 ini, Jimly menilai narasi kecurangan muncul karena faktor Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden

Hal ini membuat dinamika politik di sekitar proses serta hasil Pemilu 2024 berkembang makin tegang dan penuh emosi. Jimly pun mengajak semua pihak menurunkan emosi dan mengambil jalan musyawarah untuk menemukan kebenaran dan keadilan dari aneka perbedaan terkait Pemilu 2024..

"Perbedaan data dan informasi, perbedaan perspektif atau sudut pandang, atau perbedaan kepentingan, ketiganya dapat dipertemukan dengan musyawarah dan pedebatan rasional di ruang sidang untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kemajuan peradaban dalam kehidupan berbangsa bernegara," pungkas Jimly.

Diketahui, partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB sepakat dengan calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden
Jimly Asshiddiqie: Tokoh Berpengaruh Sebaiknya Mulai Turunkan Suhu usai Pemilu
Jimly Asshiddiqie: Tokoh Berpengaruh Sebaiknya Mulai Turunkan Suhu usai Pemilu

Pemilu Selesai, Jimly Asshiddiqie: Tokoh Berpengaruh Sebaiknya Mulai Turunkan Suhu

Baca Selengkapnya
Jimly Asshiddiqie: Sebagian Orang Anggap Pemilu 2019 Lebih Parah
Jimly Asshiddiqie: Sebagian Orang Anggap Pemilu 2019 Lebih Parah

Isu politik agama di Pemilu 2024 tidak seperti 2019. Maka ada yang menilai, sebenarnya lebih baik Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jimly Asshiddiqie Minta Semua Pihak Terima Keputusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
Jimly Asshiddiqie Minta Semua Pihak Terima Keputusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Jimly mengatakan, pengajuan gugatan pemilu melalui MK merupakan mekanisme yang sudah dibangun sejak reformasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Yusril Buka Suara Soal Kabar Gantikan Mahfud Jadi Menko Polhukam
Yusril Buka Suara Soal Kabar Gantikan Mahfud Jadi Menko Polhukam

Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Hak Angket untuk Mengadili Presiden Jokowi Secara Politik
Mahfud MD: Hak Angket untuk Mengadili Presiden Jokowi Secara Politik

Hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam
Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam

Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR

Baca Selengkapnya
Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara
Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara

Tim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.

Baca Selengkapnya