Aset Pemda Bermasalah, Nusron: Banyak Diklaim BUMN Hingga TNI-Polri
Nusron menyerahkan 3.922 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan masih banyak aset milik pemerintah daerah yang bermasalah akibat belum bersertifikat, serta rawan sengketa dan dobel klaim kepemilikan.
Pernyataan ini disampaikan saat Nusron menyerahkan 3.922 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seraya menekankan bahwa banyak daerah lain tata kelola asetnya belum sebaik DKI.
"Sebagian besar diduduki masyarakat, dan sebagian juga ada yang dobel klaim,” kata Nusron di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2).
Dobel Klaim
Menurut dia, persoalan dobel klaim kerap terjadi karena belum adanya kepastian hukum atas aset tersebut. Klaim atas aset tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga TNI/Polri.
"Pada satu sisi ada yang klaim itu milik pemerintah daerah, ada yang klaim milik BUMN, ada klaim milik pemerintah pusat, juga ada yang klaim milik TNI/Polri," ungkap dia.
Nusron menjelaskan, kondisi tersebut membuat aset daerah rawan menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena status hukumnya belum jelas.
Berstatus Clean and Clear
Sebagai perbandingan, Nusron menyebut 3.922 sertifikat yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta telah berstatus clean and clear.
"Nah, ini sertifikat yang 3.922 ini clean and clear miliknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Ia berharap langkah sertifikasi aset daerah seperti yang dilakukan DKI Jakarta dapat diikuti oleh provinsi lain guna mencegah konflik kepemilikan serta memperkuat kepastian hukum atas Barang Milik Daerah (BMD).
"Kami berharap ini bisa ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain, di mana yang masih banyak BMD-nya, barang milik daerahnya, dan asetnya itu masih berantakan dan banyak yang menjadi temuan BPK karena belum disertifikatkan," kata dia.