Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengeluarkan kebijakan pengaturan tarif batas bawah untuk maskapai penerbangan komersial. Tujuannya agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar maskapai yang berdampak pada diabaikannya faktor keselamatan penerbangan.

Pengamat Penerbangan Arista Atmadjati mengatakan penghilangan tiket murah tidak menjamin keselamatan dan keamanan terpenuhi. Jaminan keselamatan penerbangan harus datang dari pemerintah.

"Tidak ada jaminan jika aturan tersebut terealisasikan, keselamatan dan keamanan penumpang ikut terjamin. Seharusnya pemerintah harus bekerja keras jangan mengharapkan maskapai saja," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (7/1).

Dia juga menyoroti masa depan industri penerbangan dengan adanya kebijakan ini. Tidak dipungkiri, beberapa tahun terakhir industri penerbangan tumbuh subur seiring dengan gencarnya serbuan promo tiket murah. Kebijakan anyar ini berpotensi mengerem pertumbuhan penumpang pesawat dan industri penerbangan.

"Memang kebijakan ini mengutamakan keselamatan namun harus diingat juga yang terjadi takutnya adalah bisnis penerbangan akan mengalami penurunan," ucapnya.

Meski begitu, dia meyakini dampak dari kebijakan ini hanya sementara atau tidak untuk jangka panjang. "Jangka pendek hanya sekitar seminggu sampai dua minggu saja, nanti masyarakat juga akan mengerti," ungkapnya.

Kalaupun pemerintah berkukuh menertibkan tiket penerbangan murah, Kementerian Perhubungan harus bekerja keras untuk menyosialisasikan ke maskapai penerbangan dan agen perjalanan.

"Selama ini proses sosialisasi itu yang masih dipertanyakan, masih lemah. Harus pintar, keputusan tidak sampai ke pengguna jasa, yang saat ini terjadi. Jadi sebaiknya aturan (penghapusan) tiket murah penerbangan harus dapat disosialisasikan dengan baik," jelas dia.