Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu dan Minyak dan Gas (SKK Migas) mengatakan ego sektoral saat ini masih menjadi halangan terberat industri minyak dan gas bumi. Padahal, Indonesia memiliki cadangan minyak yang belum terbukti sebesar 43 miliar barel.

Kadiv Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan industri minyak merupakan bisnis paling beresiko tinggi. Hal ini jadi iklim kurang baik bagi para investor, jika pemerintah tak memberikan jaminan yang baik.

"Kita harus cari 43 miliar itu, eksplorasi biaya mahal, butuh kapasitas orang kompeten, teknologi tinggi, siapa yang mau ambil resiko, ya tidak mungkin uang negara. Data atau Pemerintah (kita) siapkan, sehingga investor mau masuk," ujar Elan pada diskusi Refleksi 2015 dan proyeksi 2016 Industri Hulu Migas Nasional di Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut dia, pemerintah juga harus melakukan penguatan lembaga SKK Migas. Hal ini bakal membuat SKK Migas memiliki kekuasaan dalam mengelola industri migas.

"Keberhasilan 30 persen. Dari sepuluh sumur, tujuh yang dapat. Siapa (investor) yang mau terutama itu dengan biaya tinggi dan waktu panjang. Apalagi, begitu masuk ke Indonesia 'pak ogahnya' banyak," kata Elan.

Bukan hanya faktor 'pak ogah', kata dia, pemilukada juga menjadi salah satu faktor penghambat operasi industri migas. "Sosialisasi serta edukasi lagi. Imbas pilkada lima tahun sekali otomatis daerah, mereka berganti. Di pusat juga sama," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat migas Abdul Muin mengatakan sektor migas tanah air ini berjalan dengan autopilot. Selain itu, kata dia, industri migas selalu berbenturan dengan politik yang ada di Indonesia.

"Dari harga minyak sampai pengembangannya kita selalu diadu oleh politik. Kita lihat yang mulia wakil rakyat, regulator dan Pemerintah selalu dibenturkan. Bisnis minyak ini seperti kue besar. Biarlah yang di Singapura itu kaya-kaya tapi lihatlah yang di Indonesia buat anak cucu kita," kata Abdul.