Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini per September 2021 turun menjadi 0,381, dari yang sebesar 0,384 pada Maret 2021 dan 0,385 di September 2020. Diketahui, rasio gini mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia.

Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan angka rasio gini di perkotaan tercatat 0,398, sedikit lebih tinggi dari perdesaan yang mencapai 0,314.

"Mudah dipahami karena pengeluaran penduduk di perkotaan jaraknya lebih lebar dibanding perdesaan yang memiliki sumber pendapatan relatif sama, yakni dari pertanian," kata Margo dalam Konferensi Pers Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021 di Jakarta, dikutip Antara, Senin (17/1).

Dia menjelaskan, angka rasio gini yang semakin mendekati nol menunjukkan tingkat kesenjangan yang semakin baik, sedangkan angka rasio gini yang mendekati satu menggambarkan tingkat kesenjangan yang tinggi.

Meski begitu, angka gini rasio di perkotaan pada September 2021 tersebut tercatat lebih rendah dari Maret 2021 yakni 0,401 dan September 2020 yang sebesar 0,299. Begitu pula dengan angka gini rasio di perdesaan yang menurun dari 0,315 pada Maret 2021 dan 0,319 di September 2020.

Margo menyebutkan penurunan rasio gini tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara yakni sebesar 0,022 poin, sedangkan peningkatan rasio gini tertinggi di Sulawesi Tengah, yaitu di 0,010 poin jika dibandingkan dengan Maret 2021.

Sementara itu, provinsi yang mempunyai nilai rasio gini tertinggi tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,436, sedangkan yang terendah tercatat di Bangka Belitung dengan rasio gini sebesar 0,247.

Jika dibandingkan dengan rasio gini nasional yang sebesar 0,381, BPS melaporkan terdapat tujuh provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,436, DKI Jakarta sebesar 0,411, Gorontalo sebesar 0,409, Jawa Barat sebesar 0,406, Papua sebesar 0,396, Sulawesi Tenggara sebesar 0,394, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,339.