Ketimpangan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti ketimpangan sosial yang masih tajam di Jakarta.

Arkeolog meneliti sekitar 50.000 rumah pada zaman purba hingga kolonialisme Eropa.

Wakil Presiden Maruf Amin menilai pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi kesenjangan antar masyarakat. Pemungutan pajak oleh negara sejatinya dilakukan dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat.

Wakil Presiden Maruf Amin menilai pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi kesenjangan antar masyarakat. Pemungutan pajak oleh negara sejatinya dilakukan dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini adalah sebesar 0,381, menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang sebesar 0,384. Penurunan rasio gini terlihat dari perkotaan maupun pedesaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui saat ini masih banyak ketimpangan antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Akibatnya pelayanan publik di berbagai wilayah sangat terasa bedanya. Padahal setiap daerah telah mendapatkan dana transfer dari pemerintah.

Profesor Yuen Yuen Ang menilai ketimpangan yang terjadi dalam sebuah negeri disebabkan oleh pemerintah. Ketimpangan antar daerah di China misalnya membuat wilayah miskin menjadi hanya diam di tempat, sedangkan wilayah kaya akan semakin meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini per September 2021 turun menjadi 0,381, dari yang sebesar 0,384 pada Maret 2021 dan 0,385 di September 2020. Diketahui, rasio gini mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap ekonomi Indonesia. Dia pun meminta agar sebaiknya pemerintah mencari solusi untuk naikkan penerimaan negara selain lewat tax amnesty.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan saat ini pemerintah sedang mencari cara untuk mengurangi ketimpangan sosial, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menyarankan agar formulasi perhitungan kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 dapat dipertimbangkan kembali. Dia pun meminta pemerintah tidak memukul rata kenaikan setiap provinsi sebesar 8,51 persen.