Pengusaha Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos untuk Gairahkan Ekonomi
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah guna memperbaiki sektor kesehatan dan ekonomi secara bersamaan di tengah pandemi Covid-19.
Salah satunya yaitu pemerintah perlu memperluas penerapan protokol kesehatan di luar lingkungan kerja. Sebab, masyarakat umum juga butuh perlindungan kesehatan di era new normal.
"Hal ini perlu kami sampaikan karena kunci dari pada pemulihan kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran daripada Covid-19," imbuh dia dalam siaran virtual Economic Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10).
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi, agar daya beli masyarakat bisa terangkat.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan dana Rp203,9 triliun untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat selama pandemi Covid-19. Seperti untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.
"Dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dunia usaha mengharapkan percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Peran dana dari pemerintah yang bersumber dari budget dan penghasilan negara bukan pajak sangat diperlukan untuk belanja masyarakat agar ekonomi tetap bergerak," tutur Hariyadi.
Pendapatan Negara Turun
Namun demikian, dia juga memahami bahwa penghasilan negara dari sektor pajak saat ini sulit digalang. Dia pun coba mengerti langkah pelonggaran defisit yang dilakukan pemerintah.
"Oleh karenanya kami memahami bahwa pelonggaran defisit adalah salah satu cara untuk menjaga kita agar tidak mengalami kondisi yang lebih terperosok lagi," ujar Hariyadi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaMenteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya