Pemerintah ngotot minta royalti Freeport di atas 3 persen

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan keberatan jika Freeport hanya menyerahkan saham royalti sekitar 3 persen. Meski sebetulnya PT. Freeport McMooran telah menyetujui pemberian royalti sesuai undang-undang, pemerintah ngotot mengejar royalti di atas ketentuan.

"UU kita mengatur royalti tiga koma sekian persen. Saya tidak mau, saya mau di atas itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, usai pertemuan dengan pihak Freeport di kantornya, Kamis (23/8).

Dalam pertemuan tersebut, baik pemerintah maupun pihak Freeport menyepakati beberapa poin. Seperti pengembalian lahan, pembangunan smelter, divestasi saham, dan peningkatan penggunaan konten lokal.

Prinsipnya, semua poin tersebut telah disetujui oleh pihak Freeport. "Smelter bersedia tapi harus di studi. Divestasi juga bersedia, cuma besarannya nanti dibicarakan. Ketiga, bersedia kembalikan lahan," katanya.

Sebelumnya, Hatta menegaskan saat ini royalti dari tambang yang ada di Timika tersebut hanya satu persen. Selain itu, pemerintah ingin mengambil alih saham atau divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.

Fokus renegosiasi dengan perusahaan tambang emas terbesar tersebut diantaranya pada royalti, pengurangan lahan, pembangunan smelter dan peran pengusaha lokal. Saat ini, perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, Vale Indonesia, menyetujui untuk melakukan renegosiasi kontrak perusahaan tersebut. Vale bersedia menyisihkan dana USD 2 hingga USD 3 miliar untuk mendirikan pabrik pengolahan.