Menko Luhut hingga Sri Mulyani jawab tudingan Prabowo soal utang Rp 9.000 triliun

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini terus meningkat menjadi sekitar Rp 9.000 triliun. Hal ini menurutnya sangat membahayakan masa depan bangsa.

"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan BUMN dan kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," jelasnya di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Keuangan, Prabowo mengatakan utang pemerintah mencapai Rp 4.060 triliun. Sedangkan utang BUMN mencapai Rp 630 triliun dan utang lembaga keuangan lainnya mencapai Rp 3.850 triliun. Di samping itu ia juga menyebutkan utang Waskita Karya naik 669 persen, Wijaya Karya naik 181 persen, Adhi Karya 155 persen dan utang pembangunan perumahan naik 125 persen. Kenaikan utang empat BUMN ini akumulasi sejak 2014 sampai 2017.

"Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun," ungkapnya.

Prabowo juga mengutip hasil analisa Moody's dari Bloomberg pada Mei 2018 bahwa Indonesia dalam kondisi berbahaya jika dilihat dari jumlah utang luar negerinya. "Ini bukan Prabowo yang ngarang," ujarnya.

Jika utang terus bertambah, ia pun mempertanyakan dengan apa nantinya utang akan dilunasi. Ia mengaku pernah mendengar seorang pejabat mengatakan Indonesia masih memiliki banyak aset dan ia mempertanyakan apakah aset akan digunakan membayar utang ribuan triliun tersebut.

"Apakah pejabat tersebut (bermaksud mengatakan) bahwa nanti enggak bisa bayar utang dan akan mengambil aset kita? BUMN adalah pertahanan ekonomi yang terakhir. Kita punya pabrik semen, pabrik pupuk, pelabuhan, bandara, pabrik benih, pabrik obat. Kalau itu diambil kita punya apa?" jelasnya.

Prabowo juga mengkritisi utang pemerintah yang justru digunakan untuk membayar utang. Termasuk juga untuk membayar gaji.

"Kalau kita lihat secara garis besar sering kita berutang untuk membayar utang, untuk membayar bunga dan pokok utang. Dan kita utang untuk bayar gaji. Ini memang sulit tapi harus kita laksanakan," tandasnya.

Sri Mulyani mengatakan utang tersebut masih aman. Silakan klik selanjutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati yaitu dengan mengikuti perundang-undangan dan mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Dia juga memastikan pemerintah akan menjaga keuangan negara dengan baik.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut guna menepis pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang melontarkan kritik atas utang Indonesia saat ini. Prabowo menyatakan total utang sampai saat ini hampir mencapai Rp 9.000 triliun. Jumlah itu merupakan gabungan seluruh komponen seperti utang pemerintah, utang BUMN ditambah dengan utang lembaga keuangan.

"Yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6).

Sri Mulyani menjelaskan, jumlah utang yang digabung sebanyak Rp 9.000 triliun sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas. Sehingga, tidak sesuai jika kemudian total utang secara keseluruhan langsung dibandingkan dengan negara lain.

"Di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitaskan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," jelasnya.

"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi, ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenuenya. Utang rumah tangga ya terhadap perbandingan yang sama juga," tambahnya.

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hingga 31 Mei 2018 posisi utang Indonesia sebesar Rp 4.168 triliun. "Posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Itu dibanding seluruh PDB tetap di bawah 29 persen kan sekitar itu," tandasnya.

Tak berhenti di situ, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyebut Prabowo tak mengerti soal utang. Silakan klik selanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan ikut mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang menyebut utang pemerintah Indonesia terus meningkat hingga Rp 9.000 triliun dan sudah sangat memprihatinkan.

Menko Luhut menilai Prabowo tidak mengerti mengenai utang pemerintah. "Kalau enggak ngerti, gak usah diomongin lah. Kita (pemerintah) gak bego-bego amat," kata Menko Luhut saat ditemui di kantornya, Senin (24/6).

Menko Luhut mencontohkan, jika utang digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menggunakan sistem Business to Business (B2B).

"Kita mau sebanyak mungkin B2B. Jadi kalau nanti orang bilang utang kita tinggi, kita gak bego-bego amat. Bilang saja Pak Luhut gak bego, tahu. Jadi kita mau semua supaya setara," ujarnya.