Menengok peluang dan dampak swasta bangun LRT di Tanah Air

PT Ratu Prabu Energi menyatakan minatnya untuk membangun light rapid transit (LRT) sepanjang 200-400 kilometer. Hal ini telah disampaikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beberapa hari lalu.

Sandiaga pun telah membicarakan rencana ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Untuk pembangunannya, dia mengungkapkan, akan menggunakan konsep full bisnis to bisnis dan melibatkan investor Korea, China dan Jepang.

"Terus terang kami sangat gembira karena ini adalah satu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di ibu kota, dan mereka sudah berkoordinasi dengan BPTJ dan Kementerian Perhubungan," katanya, Senin (8/1).

Namun, politisi Gerindra ini mengungkapkan, Menteri Rini mengingatkan, jika ada pihak swasta yang membangun tanpa bantuan pemerintah pusat harus dikaji terlebih dahulu. Walaupun, PT Ratu Prabu sudah melakukan kajian untuk LRT Jakarta selama kurang lebih dua tahun dan telah mengeluarkan banyak dana untuk kajian tersebut.

Sandiaga menjelaskan, saat ini dirinya belum menerima hasil kajiannya untuk pembangunan LRT. Karena itu bersifat rahasia. Namun, dia mengatakan, pihak PT Ratu Prabu telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan BPTJ.

"Tentunya kami melihat bahwa di sini leading sektornya Kemenhub jadi kita akan mendorong juga," tutupnya.

Tak hanya Sandiaga, pemerintah pusat pun turut angkat bicara mengenai wacana ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik apabila investor berminat terhadap proyek-proyek strategis, seperti LRT karena APBN tidak sepenuhnya bisa menutupi seluruh biaya proyek infrastruktur.

"PT Ratu Prabu sejak setahun lalu sudah menyampaikan pada kami, dan kami sampaikan untuk menyambut baik apabila ada swasta yang ingin membangun di Indonesia karena APBN tidak cukup membiayai pembangunan seluruhnya, khususnya LRT," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan studi terlebih dahulu terhadap para calon penanam modal terkait rekam jejaknya selama ini melalui penyerahan proposal dan 'beauty contest', seperti menggandeng operator baik dalam maupun luar negeri.

Selain itu, terkait nilai investasi yang mencapai Rp 400 triliun, Budi tidak banyak berkomentar. Namun, dia tidak menutup kemungkinan akan menyederhanakan peraturan agar investor lebih leluasa untuk masuk dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Dia juga menyarankan investor yang tertarik menanamkan modalnya membangun light rapid transit (LRT) di Jakarta, untuk mengambil jalur menuju dan ke bandara karena secara ekonomi lebih potensial.

"Saya tidak mau berkomentar tentang besaran, LRT Jabodebek itu Rp 29 triliun, berarti itu 13 kali lipatnya. Kita inginnya dilakukan bertahap karena ada porsinya, tidak seperti sebelumnya nanti kan repot," jelas Budi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada tiga kriteria utama jika investor ingin membangun infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, dari mana pun asalnya nanti investasi tersebut, pemerintah tidak akan pilih-pilih selama teknologinya mumpuni dan bisa dipakai.

Biasanya, investor akan menggunakan teknologi dan tenaga kerja asing. Namun, diharapkan investor dapat memberikan pelatihan kepada pekerja lokal untuk menggantikan posisi tenaga kerja asing yang dipekerjakan di awal proyek.

"Ketiga, harus bisa hulu ke hilir dan transfer teknologi. Misalnya kita tadi ada nikel, sudah harus ke stainless steel, carbon steel yang kelipatannya bisa 100 kali bahkan lebih. Yang terakhir harus ada transfer teknologi," imbuhnya.

Terkait niat investasi dari Ratu Prabu yang diperkirakan mencapai Rp 400 triliun, Luhut menyebut belum mengetahui rencana tersebut. "Saya tidak tahu. Kalau memang itu ada, dia bawa sebesar itu silakan saja. Kita senang mana saja yang bawa duit banyak," pungkasnya.

Lalu seperti apa pandangan pengamat terkait pembangunan LRT dari swasta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pembangunan LRT akan lebih efisien jika dibangun di wilayah lain, selain Jakarta. Mengingat, infrastruktur perkeretaapian di Jakarta sudah banyak.

"LRT itu kalau Jakarta kan sudah di bangun, lalu mau dibangun di mana lagi? Lebih baik dibangun di wilayah lain selain di Jakarta," kata Enny saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/1).

Meski demikian, dia menilai bahwa kontribusi swasta terhadap pembangunan infrastruktur itu sangat penting. "Ini berarti kan bukan hanya modus, seperti pemerintah yang bangun infrastruktur lalu swasta yang mengelola. Infrastruktur selama itu menguntungkan swasta pasti akan tertarik. Kalau tertarik ya silakan saja. Kalau itu investasi swasta ya yang untung atau rugi kan dia yang nanggung," imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan dampak ke ekonomi Indonesia, Enny menjelaskan bahwa LRT akan berdampak pada pergerakan mobilitas masyarakat, yakni bisa mengurangi kemacetan dan mengefisienkan waktu perjalanan.

Namun, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi lebih kepada infrastruktur yang berkaitan dengan logistik.

"Tetapi kalau terkait langsung ke ekonomi tidak bisa meningkatkan efisiensi terhadap biaya logistik. Yang terkait menurunkan biaya logistik memudahkan perpindahan barang," jelas Enny.

Terkait dengan tarif, jika PT Ratu Prabu membangun LRT di jalur yang sudah ada, maka hal itu bisa menghemat tarif bagi masyarakat. Namun, jika membangun jalur baru, maka akan ada biaya tambahan yang akan dimasukkan dalam tarif yang dikenakan.