Ingin dilegalkan, Bitcoin bakal temui BI dan OJK

Merdeka.com - Bitcoin Indonesia menegaskan sikap antipati dari regulator moneter dan pemerintah berlebihan. Alat tukar virtual ini tidak diniatkan menyaingi rupiah.

CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menjelaskan, prinsip Bitcoin sebetulnya adalah komoditas. Harga jualnya bila dikonversi ke rupiah, ditentukan dari kelangkaannya. Sama seperti mekanisme transaksi emas dan batu bara.

Penolakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat manajemen Bitcoin cabang Indonesia ingin duduk satu meja. Tanpa izin regulator, alat tukar ini sulit berekspansi.

"Kita serba salah juga, kita tunggu lah dari BI seperti apa, karena beda pemahaman. BI bilang Bitcoin bukan mata uang," kata Oscar selepas mengisi "IDC Financial Insights Financial Services Summit 2014" di Jakarta, Selasa (9/9).

Prinsipnya, Bitcoin Indonesia ingin beroperasi secara legal di Tanah Air. Oscar menegaskan, alat tukar ini dikelola sangat hati-hati, dan diawasi oleh komunitas internasional di dunia maya. Izin prinsip layanan bitcoin juga sudah diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Oscar berharap BI bisa memahami argumen mereka, dan mengizinkan eksistensi Bitcoin. Dia mencontohkan otoritas Singapura yang kini memperlakukan Bitcoin setara komoditas.

"Sejujurnya, kita harapkan BI mengatakan iya oke, bitcoin bukan mata uang, itu fair. Seperti di Singapura kan statusnya jelas," ungkapnya.

Kalau perlu, BI dan pemerintah meniru langkah otoritas moneter di Eropa. Di Benua Biru, Bitcoin tidak dilarang, tapi diatur ketat peredaran serta penggunanya.

"Karena negara maju lihat peluang dari Bitcoin. Kalau Bitcoin diatur baik, mereka dapat pajak," imbuh Oscar.

Maret 2014 lalu, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan Bitcoin tidak sah digunakan sebagai alat tukar. Bank sentral bahkan meminta masyarakat hati-hati kalau ditawari buat melakukan transaksi menggunakan Bitcoin.

"Statement kita, Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia," kata Agus.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menilai sistem pembayaran dengan Bitcoin patut diwaspadai. Prinsipnya, alat tukar yang tidak diatur pemerintah sangat rentan merugikan penggunanya.

"Customer di Indonesia juga tidak terlalu mengerti. Sesuatu yang tidak jelas kan bahaya," kata Lutfi.

Sikap keras BI dan pemerintah dilatari heboh masyarakat, ketika Perusahaan penukaran Bitcoin asal Jepang, Mt Gox, mengajukan pailit ke Pengadilan Amerika Serikat.

Bitcoin lahir pertama kali pada 2009 oleh programer bernama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak jelas apakah komoditas dunia maya ini berasal dari Jepang.

Intinya, Bitcoin adalah diproduksi hanya lewat pemecahan soal algoritma rumit di Internet. Karena sulit didapatkan, maka nilainya melonjak, serupa bahan tambang.

Sistem kriptografi di Bitcoin diklaim mampu memastikan alat tukar ini hanya bisa dihabiskan oleh sang pemilik. Penggandaan juga nyaris mustahil, karena ada database yang menjaga kode-kode dari tiap Bitcoin beredar. Ini sebabnya Bitcoin oleh komunitas dunia maya dianggap bisa menggantikan fungsi uang.

Di Indonesia, transaksi Bitcoin cukup aktif walaupun secara nominal tidak besar. Per hari ada penukaran Rupiah ke Bitcoin di kisaran USD 30.000 hingga USD 50.000. Perdagangan di bursa yang dikelola Oscar dan kawan-kawan menetapkan kurs 1 Bitcoin setara Rp 5,6 juta.