Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif anggaran dari dua Kementerian Koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya di bawah kendali Menteri Rizal Ramli dan Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di bawah kendali Menteri Luhut Panjaitan.

Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit memaparkan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 250 miliar menjadi Rp 500 miliar.

Sementara Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia meminta tambahan Rp 100 miliar menjadi Rp 292,68 miliar.

"Mengenai usulan belanja anggaran Menko Maritim dan Sumber Daya semula Rp 250 miliar usul tambahan Rp 250 miliar menjadi Rp 500 miliar," ucapnya.

Hanya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tidak mengajukan tambahan. Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disepakati tambahan Rp 75 miliar menjadi Rp 487,4 miliar yang diajukan pada 8 September lalu.

"Hanya Kemenko Bidang Perekonomian yang tidak mengajukan tambahan, jadi tetap Rp 361,6 miliar," imbuhnya.

Namun, Ahmadi menyayangkan sikap Menteri Koordinator yang meninggalkan ruangan di tengah rapat dengan alasan dipanggil Presiden Joko Widodo.

Semula yang hadir empat Menteri Koordinator yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Tetapi hanya Menteri Rizal Ramli yang ada di dalam ruang rapat, meski Menteri Darmin Nasution menuntaskan sesi tanya jawab dengan para anggota Banggar.

"Kita setujui dengan catatan besok-besok menteri koordinator harus hadir sampai tuntas, tidak ditinggal begitu saja," tutupnya.