Tunggu Sampai Oktober, Demokrat Pertimbangkan Untung dan Rugi Gabung Koalisi Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya tak mau terburu-buru menentukan sikap politik, apakah masuk dalam pemerintahan atau menjadi partai oposisi.
"Perjalanan masih panjang, hingga Oktober 2019, karena setelah pelantikan anggota DPR 2019-2024, masih ada ruang komunikasi," kata Syarief dalam diskusi bertajuk 'Peta Politik Pasca-putusan MK' di Jakarta, Sabtu (29/6).
Dia mengatakan masih ada waktu bagi Demokrat untuk menganalisis secara internal dan keuntungan untuk membangun bangsa ke depan.
Syarief menegaskan, Demokrat belum memikirkan posisi mana yang lebih menguntungkan, apakah di dalam atau di luar pemerintahan karena partainya sudah merasakan di dalam dan di luar pemerintahan.
"Kami berpengalaman 10 tahun menjadi partai pemenang Pemilu dan pada 2014-2019 di luar pemerintahan. Kami cukup nyaman di posisi mana pun," ujarnya.
Terkait tawaran kursi jabatan ke pemerintah, hal tersebut kata dia bukan jadi fokus utama. "Kami cukup nyaman, di posisi manapun, yang paling penting bahwa seperti pidato AHY, pesan-pesan kepada calon pemimpin ke depan agar menitipkan 14 program prioritas pro rakyat. Itu saja yang penting untuk partai Demokrat," ungkap Syarief.
"Menyangkut kekuasaan ini strategi saja. Itu merupakan cara saja. Itu sudah merupakan kebanggaan, 14 program dijalankan Presiden terpilih," pungkas Syarief.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaAHY mengisi posisi Hadi Tjahjanto yang bergeser jabatan Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca Selengkapnya