Merdeka.com - Sejak menyatakan mendukung, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan gubernur DKI, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul selalu memuji kinerja Ahok. Bahkan, dia kerap menyanjung Ahok sebagai sosok yang bakal dipilih rakyat Jakarta pada pemilihan gubernur 2017.

Dia meyakini, Ahok memiliki jumlah pemilih tetap yang besar. Meski maju sebagai calon independen alias tanpa kendaraan partai, Ahok diyakini bakal kembali menang dan jadi orang nomor satu di DKI.

Bukan cuma mendukung, Ruhut juga kerap membela Ahok jika diserang lawan politiknya. Pembelaan Ruhut teranyar saat polemik dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dikait-kaitkan dengan Ahok.

Dugaan korupsi yang melibatkan Ahok itu membuat sejumlah politikus seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritiknya. Namun, Ruhut menilai kritik itu ada unsur balas dendam pada konflik yang terjadi antara Ahok dan Fadli Zon.

"Fadli Zon dan Gerindranya sudah dendam kesumat dengan Ahok. Tapi Ahok justru makin kinclong, karena siapa kira Ketua BPK masuk dalam Panama Papers (LHKPN) itu tangan Tuhan bekerja bukan tangan Ahok," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Ruhut juga menilai Fadli Zon terlalu ikut campur mengurusi masalah Sumber Waras. Padahal menurutnya hal itu bukan kewenangan Fadli Zon.

"Itu Fadli Zon apaan Wakil Ketua DPR ngurusin Sumber Waras. Wakil Ketua DPR bukan itu urusannya. Kalau Komisi III itu bukan mitra BPK. Kenapa tidak ke KPK?" tanya Ruhut.

Bahkan, wacana Fadli Zon untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rumah Sakit Sumber Waras ditentang Ruhut. Ruhut meminta agar Fadli terlebih dahulu mendengar pendapat fraksi lain, bukannya hanya menuruti obsesi Gerindra.

"Fadli Zon harus sadar, DPR itu bukan hanya Gerindra, ada juga fraksi lain. Kenapa sih Fadli Zon dendam kesumat sama Ahok, kader yang meninggalkan Gerindra? Semakin kau begitukan Ahok makin kinclong dia," kata Ruhut.

Koordinator juru bicara Partai Demokrat kecewa DPR terkesan pasang badan terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal belum ada keputusan final dari Komisi III DPR apakah perlu berkunjung ke BPK.

"Lama-lama kecebong dan kodoknya Pak Jokowi di Istana Bogor tertawa sama Fadli Zon. Belum dibicarakan sama sekali (di Komisi III). Kalau begitu terus sikap Fadli Zon itu lama-lama Partai Pak Prabowo habis ditinggal kadernya," tandasnya.