Rapat di DPR, Jaksa Agung ngaku dapat SMS ancaman dari Hary Tanoe
Merdeka.com - Komisi III DPR kembali menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Rapat ini sebagai lanjutan pertemuan kemarin yang tertunda, sebab banyak pertanyaan yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPR terhadap mantan politikus NasDem tersebut.
Di tengah rapat berlangsung, tiba-tiba Prasetyo mengeluh soal SMS ancaman dari seseorang yang mengaku sebagai pengusaha media, Hary Tanoesoedibjo (HT). Prasetyo bahkan membacakan SMS yang bernada ancaman itu di depan puluhan anggota Komisi III DPR.
"Kita buktikan siapa yang salah dan benar. Siapa yang preman. Kekuasaan nggak akan langgeng. Catat saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Indonesia akan dibersihkan," kata Prasetyo membacakan isi SMS itu dari ponselnya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).
Prasetyo mengaku tak tahu apa maksud SMS itu dan apa benar itu dari HT. Hanya saja dia curiga jika SMS ini berkaitan dengan kasus yang sedang diusut Kejagung soal Mobile-8. Memang dalam kasus ini, Kejagung berencana memanggil HT.
"Mengakunya dari Hary Tanoe. Ini ancaman bukan ya? Masalah Mobile-8," tutur Prasetyo.
Pernyataan ini kemudian ditanggapi sinis oleh Anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad. Dia meragukan SMS ancaman itu benar dikirim oleh HT.
"Ada statemen dari Jaksa Agung yang tidak tepat. Dia membuka SMS dari HT menyangkut perkara penanganan Mobile-8. Kami tegaskan jangan mempercayai SMS," kata Dasco ketika rapat diistirahatkan sejenak di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).
Dia mengatakan, pendapat Prasetyo mengenai isi SMS tak lari jauh dari konflik pribadi antara Prasetyo dan HT. "Kami tegaskan jangan percaya SMS yang mungkin dari hubungan antara masalah pribadi antara Prasetyo dan HT," tutur dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin meminta agar Prasetyo mampu membuktikan kebenaran nomor pemilik SMS itu, terutama pengakuan Prasetyo mengenai tekanan yang ditujukan kepadanya.
"Pak Jaksa Agung menyampaikan menerima SMS dari HT dan menerima ancaman. Lalu saya tanyakan, apakah benar nomor ini milik HT?" kata politisi Golkar ini.
Dari keterangan Prasetyo, dijelaskan Azis, isi SMS itu benar dari HT berdasarkan informasi yang didapatinya. Namun demikian, Azis justru menantang Prasetyo jika benar dari HT adanya, kenapa tidak ditetapkan jadi tersangka atau perkara itu sebaiknya diteliti lagi.
"Menurut beliau berdasarkan masukan dan informasi, itu benar. Kalau benar tetapkan saja jadi tersangka," tandas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Puji Meutya Hafid Lebih Paham Isu Pertahanan saat Kampanye di Sumut, Sindir Anies?
Prabowo menilai Meutya sebagai pimpinan Komisi I DPR sangat paham dengan isu-isu pertahanan ketimbang pihak lain.
Baca SelengkapnyaAHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Yakin Gembong Narkoba Fredy Pratama Dibekuk Tahun Ini: Tinggal Tunggu Waktu
Polisi sebelumnya menangkap 8 jaringan Freddy Pratama di Lampung
Baca SelengkapnyaQ & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya