Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah dalam ancaman pelemahan. Hal ini merujuk digulirkannya hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum punya sikap tegas terkait penggunaan angket kepada KPK tersebut. Pernyataan Jokowi yang mengatakan KPK harus diperkuat dirasa belum bisa menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan itu.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu yang mendorong Jokowi agar segera bertindak dalam hal ini. ICW meminta Jokowi intervensi, menghentikan angket. Terlebih, partai yang mendukung angket justru bagian dari pemerintahan Jokowi-JK.

"Jokowi ingatkan kembali parpol-parpol pendukungnya untuk mengambil langkah tegas menolak hak angket KPK," kata peneliti ICW Lola Easter di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV D, Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (18/6).

Lola menegaskan, hak angket KPK tidak sesuai dengan pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) bahwa yang bisa diangket oleh DPR adalah lembaga eksekutif. Sementara KPK bukan lembaga eksekutif. Di samping itu, hak angket KPK dipandang sarat muatan politis.

"Sebetulnya kalau mekanisme (hak angket KPK) tepat, ada surat keputusan (SK) pengangkatan Pansus, terus kemudian ada pemberitahuan ke pihak eksekutif dalam hal ini Jokowi. Karena ini relevansinya kerja eksekutif yang mau diaudit nih oleh DPR, nah seharusnya ada pemberitahuan kepada eksekutif. Itu pun tidak ada," kata Lola.

Posisi Jokowi memang dilematis. Di satu sisi, Jokowi di kelilingi oleh orang-orang yang sejalan dengan KPK. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Jubir Kepresidenan Johan Budi, yang sudah jelas berada di pihak KPK. Namun di sisi yang berbeda, partai pendukung Jokowi, PDIP, NasDem, Hanura, PKB, Golkar mendukung bergulirnya angket tersebut.

Tak cuma ICW, Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mendesak agar Presiden Jokowi bersikap atas hal ini. Menurut dia, sejak era Jokowi, lembaga anti rasuah terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Diawali dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu.

"Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen, Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti, dilemahkan," kata Andre dalam pesan singkat, Kamis (15/6).

Andre mendesak, agar Jokowi memberikan ketegasan kepada partai pendukungnya yang mendukung angket KPK. Posisi Gerindra sendiri sejak awal menolak adanya angket, namun tetap mengirim anggota di Pansus, dengan dalih mengawal upaya pelemahan yang terjadi di dalam pansus.

"Presiden itu kan Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, beliau memegang mandat rakyat. Presiden jangan ragu, segera tindak partai pendukungnya, kecuali memang secara diam-diam Presiden Jokowi menyetujui pelemahan KPK. Diamnya Jokowi ini bisa diartikan dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," kata Andre.