KPU Pastikan Tak Ada Instruksi ke Daerah Loloskan Parpol Tertentu di Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat membantah menginstruksikan KPU daerah agar meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang. Kabar tak sedap itu muncul saat Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024 beberapa hari lalu.

"Tidak ada ya. Saya sudah cek, tidak ada misalkan instruksikan tertentu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/1).

Hasyim memastikan instruksi KPU pusat ke daerah hanya hanya sebatas pendampingan dan konsultasi. Kedua hal itu dilakukan ke sejumlah divisi, baik itu teknis, hukum, data, sosialisasi, keuangan dan logistik.

"Teman-teman KPU daerah berkunjung ke KPU pusat untuk konsultasi di forum itu terbuka, semua bisa melihat," klaim Hasyim.

Hasyim menegaskan karakter lembaganya bersifat nasional dan hirarki. Artinya, baik pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian dari keluarga besar KPU.

"Sehingga sering saya sampaikan, ketika ada yang tanya soal intimidasi dan paksaan, saya kira tidak ada. Karena teman-teman KPU daerah itu kan bagian dari keluarga besar KPU pusat," tegas Hasyim.

Meluruskan Arti Kata Pencak Silat

Saat disinggung ada kata Pencak Silat dalam arahan yang diduga sebagai kode dari instruksi terkait, Hasyim tidak membantah. Menurut dia, frasa itu diambil sebagai bentuk penegasan tentang kerja-kerja organisasi yang bergerak sesuai standar operasional prosesdur dan tidak asal-asalan.

"Itu suara saya. Kenapa saya sampaikan tidak perlu pencak silat sendiri? jadi begini, ini organisasi ada aturan ada SOP-nya, jadi kami berharap semua patuh SOP yang sudah ditentukan. Maksud saya, tidak pencak silat sendiri, KPU ini karakternya nasional, bekerja di seluruh wilayah Indonesia di semua tingkatan," jelas dia.

Hasyim berdalih, hal itu sebagai penegasan untuk kerja KPU daerah agar memperlakukan para partai peserta pemilu dengan kesetaraan. Jangan sampai ada perlakuan istimewa yang dikerjakan oleh KPU daerah tertentu dan itu berlainan dengan yang dilakukan oleh daerah lainnya.

"Jadi yang saya maksud teman-teman KPU kabupaten/kota tidak pakai jurus pencak silat sendiri-sendiri, jurusnya harus sama dari pusat sampai daerah harus sama. Termasuk nanti di tingkat tempat pemungutan suara yang paling menentukan sah/tidaknya surat suara," jelas Hasyim menyudahi.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com