Merdeka.com - Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Golkar memilih untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan termasuk internal partai. Pada saatnya nanti, akan disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Keputusan fraksi nanti ketua umum yang menyampaikan, per hari ini RUU masih ada, tapi kita lihat perkembangannya besok atau lusa, politik itu kan dinamis," kata Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam Partai Golkar Azis Syamsuddin dikutip dari Antara, Jumat (5/2).

Dia menyampaikan hal itu saat lokakarya Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan penyerapan aspirasi UU Pemilu bersama DPD Golkar Sumbar.

Menurutnya, posisi RUU Pemilu saat ini tidak dalam pembahasan dan lebih cenderung pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan serentak pada 2024.

Menurut Wakil Ketua DPR tersebut, hingga saat ini secara resmi prosesnya belum ditarik dan baru akan menuju ditarik.

Dia menjelaskan, jika revisinya disahkan maka akan ada pilkada di 2022, jika tidak disahkan maka pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan.

"Konsekuensinya partai harus siap dengan dua kemungkinan tersebut, kita harus siap dengan kondisi apa pun," ujarnya.

Azis mengatakan, bila tidak ada pilkada pada 2022 maka yang terpilih di Pilkada 2020 hanya akan menjabat 3 tahun 8 bulan. Namun bila ada Pilkada pada 2022 berarti proses seperti biasa dan terjadi pemilihan serentak di 2027.

Dia menyampaikan usai menghimpun aspirasi pada Rapimnas Golkar yang akan digelar pada akhir Februari 2021 akan dibuat dua alternatif pilihan dan siap dalam kondisi apa pun.

"Kalau RUU ini tidak direvisi maka sistem pemilu di 2024 akan sama dengan 2019 dan pilkada serentak akan digelar di November 2024 usai pelantikan presiden terpilih," katanya.

Jika tidak ada pilkada pada 2022, maka akan ada pelaksana tugas kepala daerah bagi daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerahnya.

"Ini perlu diantisipasi dari sekarang," ujarnya.

DPR Tak Perlu Mundur

Sementara itu, Golkar tengah menggagas usulan agar anggota legislatif baik DPR dan DPRD yang maju di pilkada tidak perlu mundur dalam revisi UU Pemilu. Sehingga cukup cuti saja dan ketika tak terpilih dapat kembali menjabat.

"Tujuannya adalah agar calon kepala daerah yang maju semakin banyak pilihan dan alternatif," katanya ..

Menurutnya, dengan aturan yang ada saat ini, para anggota DPR dan DPRD takut maju di pilkada karena harus mundur terlebih dahulu ketika pencalonan.

"Kalau sudah mundur di DPR, kemudian ikut pilkada dan tidak jadi, kan bisa lewat," ujarnya.

Dia meyakini, kebijakan ini merugikan seluruh partai karena semua partai yang kadernya maju saat pilkada namun berstatus anggota legislatif wajib mundur.

Terkait daerah pemilihan (dapil), ia mengatakan memilih 3-5 dengan alasan semakin banyak dapil kian baik karena kader Golkar adalah petarung di lapangan.

"Akan tetapi yang namanya politik dinamis dapat berubah sewaktu-waktu," ujarnya lagi.

Kepada Golkar Sumbar ia berpesan agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang untuk menyongsong pemilu dan pilkada dengan mempersiapkan saksi hingga ke TPS.

"Target minimal 60 persen harus bisa dipenuhi, " ujarnya.