Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Syarif Abdullah Alkadrie menyayangkan ada upaya kelompok tertentu untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Dia menegaskan pengunduran waktu Pilkada adalah keinginan dari partai tengah berkonflik dengan sejumlah revisi Undang Undang.

"Revisi itu kan hanya untuk kepentingan parpol yang berkonflik. Bagaimana melaksanakan pilkada dalam Pilkada tanggal 9 Desember," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Kata dia, upaya penundaan Pilkada 2015 memang dilakukan dengan jalan merevisi Undang Undang Pilkada hingga Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, banyak Undang Undang lain yang masuk program legislasi nasional prioritas belum rampung dibahas.

Syarif berharap agar masing-masing wakil rakyat tidak mementingkan kepentingan golongan. Sebab, kepentingan golongan akan merubah fungsi mereka yang sebelumnya menjadi kepentingan rakyat.

"Kita harap teman-teman tidak berpikir kepentingan kelompok dan golongan, tapi kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya.

Diketahui, terdapat dua partai politik yang masih berkonflik soal dualisme kepengurusan, yaitu Partai Golkar dan PPP. Keduanya terancam tidak dapat ikut Pilkada jika tetap belum memiliki kepengurusan yang satu.