Berubah sikap, Fraksi Gerindra kirim wakilnya ke Pansus Angket KPK
Merdeka.com - Fraksi partai Gerindra memutuskan untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan pihaknya telah mengetahui bahwa Pansus bisa terbentuk meski tidak semua fraksi mengirimkan perwakilan. Untuk itu, Sodik menyebut jika Gerindra tidak mengirimkan anggota justru akan menimbulkan kerugian.
"Setelah dikaji dan disepakati bersama ternyata bahwa pansus bisa jalan terus tanpa lengkap semua fraksi. Dengan situasi dan kondisi ini maka bisa jadi kerugian jika kami tidak kirim utusan," kata Sodik saat dihubungi, Rabu (17/5).
Sodik menuturkan pihaknya ingin mengawal proses angket KPK agar materi dan substansinya tidak melebar. Kendati demikian, Gerindra akan tetap konsisten menolak angket KPK.
"Kita akan ngawal. Siapa tahu bisa mempengaruhi dengan melobi dan lain-lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut proses telah sampai pada penyerahan nama-nama perwakilan dari tiap fraksi. Syarat kuorum pembentukan Pansus, lanjutnya, dihitung hanya dari fraksi-fraksi yang mengirimkan anggota.
"Kuorum dari yang mendaftar. Enggak ada istilah lagi enggak ngirim. Saya kaji, ya sudah berapa yang daftar saja," ujar Fahri.
Dia mengingatkan fraksi-fraksi yang tidak mengirimkan angket tidak akan bisa mengikuti rapat Pansus. Akibatnya, fraksi yang menolak tidak bisa menentukan sikap terkait subtansi dan materi angket yang ditanyakan kepada KPK.
"Kalau enggak ngirim dia enggak bisa rapat. Enggak bisa rapat enggak bisa nentukan arah," jelas dia.
Fraksi Gerindra sendiri sebelumnya menyatakan menolak hak angket itu dan tidak akan mengirimkan wakilnya dalam pansus. Namun kini sikap itu berubah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen Gerindra Ungkap Golkar Berpotensi Besar Dukung Prabowo: InsyaAllah Bulan Agustus Ini
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDidukung Koalisi Besar, Gerindra Optimistis Suara Prabowo di Sumsel Lampaui 68 Persen
Bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaGanjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Ganjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Komunikasi dengan Partai Koalisi Ganjar dan Anies: Ajakan Kami Tak Bertepuk Sebelah Tangan
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, komunikasi Prabowo-Gibran dengan ketum partai koalisi 01 dan 03 berjalan baik.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya