Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyoroti maraknya informasi hoaks yang menyudutkan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hasilnya, lebih banyak masyarakat yang memberikan respons negatif lewat caci maki di media sosial.
"Kalau ada berita bohong yang diyakini publik bahwa penyelenggara pemilu tidak netral maka dampaknya ke kami itu isi medsos laknat ke kita semua. Padahal bisa dua sisi, misalkan mendoakan kekuatan hati kita melakukan penyelenggaraan pemilu kan positif. Tapi ada juga kan yang laknat dan tidak seleai," tutur Afif di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Sejumlah kasus terjadi seperti hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos dan puluhan juta DPT siluman. Isu semacam itu seharusnya dapat disikapi dengan arif dan bijak oleh masyarakat.
"Bagaimana framing publik terhadap penyelenggara pemilu. Pentingnya tabayun. Karena ini menurut saya punya daya ledak tinggi. Kebohongan publik daya ledaknya luar biasa tinggi dan berbahaya," jelas dia.
Demi menjawab rangkaian hoaks tersebut, Bawaslu berkomitmen menjalankan proses penyelenggaraan pemilu dengan sebaik mungkin agar hasilnya pun bisa diterima. Berbagai cacat yang mampu mencederai proses penyelenggaraan pemilu akan ditekan kemunculannya dengan maksimal.
"Bawaslu memastikan kualitas hasilnya baik lewat prosesnya. Kalau diyakini proses penghitungan suara tidak ada kecurangan kan semua pihak bisa terima. Tapi kalau ada curiga, maka akan sangat mungkin disoal. Maka menjaga kualitas proses itu menjadi tugas Bawaslu," kata Afif.
Terlebih, dampak dari tidak percayanya masyarakat terhadap hasil pemilu akan menimbulkan masalah lanjutan. Paling parah, pemilu mesti diulang dan hal itu sangat melelahkan bagi semua pihak, juga boros anggaran.
"Bagi penyelenggara, yang menang A atau B nggak masalah. Yang penting prosesnya bisa berjalan baik dan hasilnya bisa diterima semua pihak," Afif menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com