Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Subagyo tetap optimis dengan adanya revisi UU Pilkada. Menurutnya, hal ini sebagai upaya agar Partai Golkar maupun Partai Persatuan Pembangunan bisa mengikuti Pilkada serentak Desember mendatang.

"Partai Golkar maupun partai PPP punya jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kami juga punya jalan sendiri untuk menyelesaikan pilkada nanti. Urgensinya harus mengubah UU. Karena ada kepentingan yang lebih besar untuk merevisi. Di sisi lain ada upaya islah, tidak ada masalah," jelas Firman di gedung DPR RI, Kamis (28/5).

Firman juga mengatakan pihaknya menghormati atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisi II mengenai pilkada. Sehingga dia mengimbau kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar lebih serius dalam menghadapi masalah ini.

"Oleh karena itu ini menjadi penting, kita mengimbau presiden, menkum HAM untuk menggunakan jiwa kenegarawannya dan jangan main-main. Revisi ini lebih penting dari revisi MD3 yang cuma dibahas satu jam dua jam. Kalau kita berjiwa negarawan, dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi pasti akan yakin," imbuh anggota Komisi IV tersebut.

Di samping itu, Firman juga menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh partai Golkar, baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan kubu Abu Rizal Bakrie (Ical) maupun upaya banding yang dilakukan kubu Agung Laksono. Sebab menurutnya, negara Indonesia adalah negara hukum dan semua proses hukum harus dihormati.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak untuk dilakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno, Jokowi tidak menerima usulan dari DPR untuk merevisi UU tersebut.

"Tidak (menerima). Kemarin dari presiden sudah menyatakan ditolak revisinya jadi menggunakan UU No 8 Tahun 2015," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5).