Merdeka.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi mengingatkan DPR agar tak mengulangi kesalahan saat pembahasan RUU Omnibus Law, RKUHP dan RUU Permasyarakatan, seperti ketika merumuskan revisi UU KPK akhir tahun lalu. Pembahasan revisi UU KPK berujung tragedi.

Pembahasan RUU krusial di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dinilai tidak tepat. Sebab, kondisi saat ini tidak memungkinkan partisipasi publik dalam pembahasan legislasi.

"Ini sangat memungkinkan proses pembentukannya didesain seperti UU KPK pada saat itu. Bukan tidak mungkin tidak menghiraukan masukan dari publik suara dari publik seperti halnya UU KPK yang menimbulkan masalah, protes dari masyarakat," ujar Veri saat diskusi daring, Minggu (5/4).

Dia melanjutkan, jika RUU tersebut tetap dilanjutkan maka akan cacat hukum. Karena secara prosedur partisipasi publik tidak terpenuhi.

"Karena pembahasan formil RUU itu bukan hanya melihat soal prosedur, tetapi soal aspek konstitusionalnya harus diperhatikan MK bagaimana mereka membuat dan membahas suatu UU," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah dan DPR memberhentikan dahulu proses legislasi. Jangan sampai proses pembahasan RUU ini tak jauh beda dari revisi UU KPK yang akhirnya menimbulkan masalah baru.

"Bila ini tetap dilanjutkan untuk dibahas, kita patut menduga Pemerintah dan DPR akan melakukan hal yang sama seperti DPR pada akhir masa periode tahun 2019. Aspek krusial dilanggar DPR, karena partisipasi publik minim," tutur Veri.

Selain itu, Veri menyarankan kepada pemerintah sebaiknya menarik diri untuk pembahasan produk legislasi krusial pada saat seperti ini.

"Karena ini bukan soal lahirnya UU tapi bagaimana representasi masyarakat secara luas, mendengarkan masukan dari publik yang pro dan kontra, jangan hanya sekedar formalitas semata," tegasnya.