Merdeka.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djamy Francis mendukung rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jakarta. Namun, Fary mengingatkan, rencana ini jangan hanya sekadar wacana semata. Dia mencontohkan, kebiasaan pemerintah yang banyak memiliki gagasan, namun pada akhirnya dibatalkan, seperti kebijakan sekolah lima hari.

"Kemarin udah ngomong soal sekolah lima hari. Gembor-gembor eh terus tiba-tiba enggak jadi. Ini (pemindahan Ibu Kota) juga kajian-kajian, saya malah berpikir ini mungkin pengalihan isu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).

Dia menjelaskan, kekhawatiran bahwa pemerintah hanya gembar-gembor dalam pemindahan Ibu Kota Negara dikarenakan tak ada pembicaraan yang disampaikan ke Komisi V DPR. Mitra Kerja Komisi V seperti Menteri PU dan Menteri Perhubungan tak pernah menyampaikan niatan memindahkan Ibu Kota. Padahal, rencana pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya disampaikan ke DPR karena apabila benar diwujudkan pada tahun 2018 harus membicarakan anggaran.

"Selama saya mimpin jadi Ketua Komisi enggak pernah ada itu dari Menteri Perhubungan bilang kita mau pindah ibukota 2018," ujarnya.

Padahal, lanjut Politikus Gerindra ini, pihaknya sangat mendukung rencana pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara sejak rencana ini kembali dihembuskan. Alasannya, Jakarta banyak memiliki permasalahan, seperti kemacetan, banjir bahkan diprediksi bakal tenggelam.

Idealnya, dalam suatu negara pusat Pemerintahan harus dipisah dengan pusat bisnis. Ini terjadi pada negara tetangga, Malaysia yang memindahkan Ibu Kota Negara ke Putra Jaya sedangkan pusat bisnis tetap dipusatkan di Kuala Lumpur.

"Kami akan dukung. Tapi kemarin dari Kementerian PU enggak pernah ngomong. Bagaimana kita mau dukung, terus besok mau tiba-tiba diubah. Ini kan pembahasan anggaran 2018 dan PU sudah mempresentasikan dan tidak ada ucapan 2018 mereka membutuhkan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota. Gimana kalau negara ini diatur oleh pemimpi semalam?" tukasnya.