Merdeka.com - Teka-teki siapa jenderal akan dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI terjawab sudah. Nama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo telah diajukan Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Gatot akan menggantikan posisi Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun Juli nanti. Jika melihat urutan seharusnya kali ini adalah jatahnya Angkatan Udara. Apakah keputusan Jokowi ini bisa menimbulkan gejolak di internal TNI?

"Jokowi tahu risiko, kita hormati. Ini memukul semangat korps di AU dan internal TNI sendiri. Semangat UU TNI bergiliran, beri kesempatan matra lain," ujar Pengamat Militer dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi kepada merdeka.com, Rabu (10/6).

Menurut Muradi, keputusan ini jelas menimbulkan pertanyaan dalam diri para prajurit AU. Terlebih, setelah Marsekal Djoko Suyanto, posisi panglima dua kali dijabat angkatan darat dan satu kali angkatan laut.

"AU merasa sudah lama membayangkan jatah mereka. Ada kader terbaik kemudian tak dipilih presiden, orang berfikir kalau angkatan laut memang ada korelasi dengan kemaritiman," katanya.

Muradi menganalisis dari berbagai aspek terkait keputusan Jokowi tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan, pertama kebutuhan untuk penataan kelembagaan, lalu integrasi antar-angkatan, terakhir politik pertahanan.

"Kepemimpinan Gatot bisa diterima dengan porsi jumlah personel darat 3/4 dari semua angkatan," tuturnya.

Dia mencontohkan saat Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono menjadi panglima. Saat itu, lanjutnya, terlihat prajurit di luar matra laut tidak sepenuhnya loyal.

"Pas Pak Widodo, Pak Agus tidak kelihatan solid karena dianggap tak mewakili personel besar, mungkin itu jadi pemikiran presiden," imbuhnya.

Faktor lain, Muradi melihat lebih pada kedekatan dan kultur budaya. "Ini bagian dari dinamika, masalah nyaman tidak nyaman juga dipertimbangkan," tandasnya.