Kang Emil: Kalau Sekarang Gugus Tugas Enggak Superbody karena Banyak Pintu

Merdeka.com - Peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi sektor yang penting untuk mengentaskan pandemi di Indonesia. Termasuk peran dari kepala daerah sebagai pemegang komando Gugus Tuga di setiap daerahnya untuk mengontrol penyebaran virus corona berdasarkan SE Mendagri 440/2622/SJ.

Akan tetapi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai berdasarkan hasil evaluasinya bahwa peranan Gugus Tugas untuk saat ini tidaklah 'superbody', karena kebijakannya sering kali berbenturan dengan kebijakan lain dari pemerintah.

"Kalau saya boleh evaluasi dimasa depan, kalau ada lagi darurat itu Gugus Tugas itu superbody. Kalau sekarang Gugus Tugas itu nggak superbody, karena semisal ngasih arahan-arahan lalu dari kementerian bikin kebijakan, maka harus diklarifikasi lagi kan," ujar Kang Emil saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (18/5).

Seharusnya jika di masa darurat seperti ini, kata dia, semestinya seluruh kebijakan menjadi satu pintu melalui gugus tugas, seperti keputusan transportasi, termasuk pembagian bansos.

"Kalau sekarang ini, banyak pintu banyak mulu banyak viral. Akibatnya kalau di monitor agak bingung karena multi pintu multi kebijakan. Bansos juga sama warga tahunya satu pintu pemerintah. Tetapi nyatanya kan ada delapan, ada pintunya delapan dengan jadwal berbeda-beda," ungkap Kang Emil.

Dia mencontohkan seperti Provinsi Jabar beserta wilayah Kabupaten/Kota yang memutuskan pembagian door to door, kemudian Kementerian Kesehatan menyuruh pembagian melewati Kantor Pos, oleh karena itu perlunya penjelasan kepada masyarakat kembali.

Termasuk waktu turunnya bansos yang sempat menimbulkan dinamika, karena perbedaan waktu antara warga yang kemudian dianggap masuk ke dalam tidak menerima bantuan. Akibatnya masyarakat protes dan menanyakan kejelasan bantuan tersebut.

"Tetapi bukan nggak dapat, jadi anda (warga) itu tanggung jawabnya bukan dari provinsi. Karena saya ini 20 persen dari data berdasarkan data. Sisa 80 persen itu dari pemerintah pusat dan lain-lain," katanya.

"Maka waktu kemarin itu. saya membagi 20 persen dalam satu RT, si kelompok 80 persen itu protes katanya dia nggak dapet. Karena banyak pintu tadi, jadi edukasinya tidak mudah. Seharusnya mah jadi lebih mudah, dan bisa kita cicil dari sekarang," tambahnya.