Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gara-gara laporan keuangan, seluruh PNS di Bekasi harus cukur gundul

Gara-gara laporan keuangan, seluruh PNS di Bekasi harus cukur gundul Ilustrasi cukur botak ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginstruksikan 5.721 Aparatur Sipil Negara alias pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahnya, untuk dicukur botak paling lambat Selasa (7/6) esok.

"Saya perhatikan, aparatur di Dinas Pendidikan belum semuanya gundul. Saya instruksikan Badan Kepegawaian Daerah panggil tukang cukur, lebih baik dicukur oleh negara, ini persoalan empati dan solidaritas organisasi," kata Rahmat di Bekasi, Senin (6/6).

Rahmat menilai, kegiatan cukur gundul para aparatur itu dilatarbelakangi semangat kebersamaan Pemkot Bekasi dalam memperjuangkan diraihnya opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu dikatakan Rahmat saat memimpin jalanya apel Senin pagi di Lapangan Upacara Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Bekasi Selatan, Senin (6/6).

"Hari ini ada kegembiraan luar biasa, ekspresi dari satu proses kebersamaan, empati terhadap membangun komitmen integritas yang dimulai dari kebersamaan," ucapnya.

Meskipun pengumuman resmi WTP tersebut baru akan dipublikasikan per Selasa (7/6). Namun Pemkot Bekasi sudah mengagendakan kegiatan syukuran.

"Kita akan gelar syukuran atas prestasi yang dibuat atas kebersamaan. Keberhasilan WTP hanya bisa digerakan oleh tindakan yang nyata bersama," pintanya. Dilansir dari Antara.

Sementara itu, data melalui BKD Kota Bekasi tercatat jumlah aparatur laki-laki di lingkup Pemkot Bekasi saat ini berjumlah 5.721 orang, dengan jumlah terbanyak berada di Dinas Pendidikan sebanyak 2.387 orang.

Instruksi penggundulan kepala para aparatur itu direspon 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bekasi, dengan membuat surat edaran perihal kewajiban mencukur gundul rambut.

Salah satunya dilakukan oleh Dinas Sosial Pemkot Bekasi melalui surat edaran ke jajarannya berjenis kelamin laki-laki agar mencukur gundul kepalanya.

Dalam surat edaran nomor 800/412/Dinsos tanggal 2 Juni 2016, dikatakan sesuai arahan Wali Kota Bekasi, agar semua ASN dan Non ASN laki-laki mencukur rambutnya sampai plontos menyambut WTP yang diraih Pemkot Bekasi.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?

Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye

Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti
Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti

Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.

Baca Selengkapnya
Ratusan Personel Polres Kampar Doa Bersama Harap Pemilu Hasilkan Pemimpin Amanah
Ratusan Personel Polres Kampar Doa Bersama Harap Pemilu Hasilkan Pemimpin Amanah

Doa ini termasuk langkah kepolisian mengawal dan mengamankan Pemilu

Baca Selengkapnya