Gara-gara laporan keuangan, seluruh PNS di Bekasi harus cukur gundul
Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginstruksikan 5.721 Aparatur Sipil Negara alias pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahnya, untuk dicukur botak paling lambat Selasa (7/6) esok.
"Saya perhatikan, aparatur di Dinas Pendidikan belum semuanya gundul. Saya instruksikan Badan Kepegawaian Daerah panggil tukang cukur, lebih baik dicukur oleh negara, ini persoalan empati dan solidaritas organisasi," kata Rahmat di Bekasi, Senin (6/6).
Rahmat menilai, kegiatan cukur gundul para aparatur itu dilatarbelakangi semangat kebersamaan Pemkot Bekasi dalam memperjuangkan diraihnya opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu dikatakan Rahmat saat memimpin jalanya apel Senin pagi di Lapangan Upacara Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Bekasi Selatan, Senin (6/6).
"Hari ini ada kegembiraan luar biasa, ekspresi dari satu proses kebersamaan, empati terhadap membangun komitmen integritas yang dimulai dari kebersamaan," ucapnya.
Meskipun pengumuman resmi WTP tersebut baru akan dipublikasikan per Selasa (7/6). Namun Pemkot Bekasi sudah mengagendakan kegiatan syukuran.
"Kita akan gelar syukuran atas prestasi yang dibuat atas kebersamaan. Keberhasilan WTP hanya bisa digerakan oleh tindakan yang nyata bersama," pintanya. Dilansir dari Antara.
Sementara itu, data melalui BKD Kota Bekasi tercatat jumlah aparatur laki-laki di lingkup Pemkot Bekasi saat ini berjumlah 5.721 orang, dengan jumlah terbanyak berada di Dinas Pendidikan sebanyak 2.387 orang.
Instruksi penggundulan kepala para aparatur itu direspon 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bekasi, dengan membuat surat edaran perihal kewajiban mencukur gundul rambut.
Salah satunya dilakukan oleh Dinas Sosial Pemkot Bekasi melalui surat edaran ke jajarannya berjenis kelamin laki-laki agar mencukur gundul kepalanya.
Dalam surat edaran nomor 800/412/Dinsos tanggal 2 Juni 2016, dikatakan sesuai arahan Wali Kota Bekasi, agar semua ASN dan Non ASN laki-laki mencukur rambutnya sampai plontos menyambut WTP yang diraih Pemkot Bekasi.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaPencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaArief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaDalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca SelengkapnyaDoa ini termasuk langkah kepolisian mengawal dan mengamankan Pemilu
Baca Selengkapnya