Calon Panglima Marsekal Hadi akan ditanya pengamanan pilkada & loyalitas pada negara
Merdeka.com - Komisi I segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Sejumlah pertanyaan akan disampaikan kepada Marsekal Hadi.
Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz mengatakan salah satu pertanyaan yang akan diajukan adalah langkah Marsekal Hadi dalam mengamankan gelaran Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Semua akan ditanyakan saya rasa pilkada juga kesiapan yang harus dimiliki Panglima TNI berikutnya," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
Meutya menyebut muncul kekhawatiran pengamanan Pilkada dan Pemilu akan berjalan baik jika di bawah kendali Panglima TNI dari matra angkatan udara.
"Apalagi ada kekhawatiran, suara-suara masuk, apakah kalau dari AU akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin presiden sudah memikirkan dengan baik," ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menambahkan, pihaknya akan menanyakan loyalitas Marsekal Hadi terhadap pemerintah. Ini diperlukan untuk memastikan institusi TNI tetap profesional tanpa terlibat dalam politik praktis.
"Kemudian tetap pertahankan TNI profesional dan profesional itu mengandung makna di dalamnya taat tunduk patuh kepada politik negara. Kemudian enggak terbawa arus politik praktis," ungkapnya.
Komisi I juga akan mengingatkan Marsekal Hadi soal upaya pemerintah memodernisasi alutsista TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit serta fasilitas untuk keluarga prajurit.
"Karena tidak bisa berdiri sendiri antara prajurit dgn keluarga. Harus menjadi bagian terintegrasi dukungan keluarga karena penting. Ciri TNI melekat identik dengan tentara rakyat," ucapnya.
Selain itu, kata Effendi, pihaknya akan menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kepada mantan Kadispen AU tersebut.
"Saya kira, kita juga ingatkan bahwa RPJM pemerintahan JKW-JK, ditekankan akan menuju ke 1,5 persen PDB anggaran pertahanan, itu juga harus didorong 2 tahun APBN pemerintahan bisa tercapai," ucapnya.
Diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya sudah mengantongi surat pergantian Panglima TNI. Diakuinya Jenderal Gatot Nurmantyo akan diberhentikan dengan hormat dan pengangkatan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," ujar Fadli.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan
Jaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca SelengkapnyaBukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu
Bukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKasad Maruli Minta Publik Tak Kaitkan Kasus Penganiayaan Relawan dengan Netralitas TNI
Komitmen TNI untuk tetap netral tidak berubah dan sikap demikian tetap terus dijaga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mantan Panglima Geram Isu Netralitas TNI Selalu Muncul Setiap Pemilu
Moeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaSosok Hadi Eks Panglima TNI, Bintang Empat Kepercayaan Jokowi Pengganti Mahfud Md
Profil eks Pnaglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dikabarkan akan dilantik sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaPangkostrad Letjen TNI Saleh Bangga Ketemu Prajurit Jalankan Operasi Khusus, Beri Pesan Penting
Jenderal TNI tersebut mengaku bangga dapat bertemu sembari memberi pesan mendalam ke prajurit yang telah menjalankan operasi khusus.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya