Selain masalah KJP, DPRD DKI banyak dapat keluhan warga soal KJS

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menemukan penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sela masa reses pekan lalu. Selain KJP, terjadi juga penyalahgunaan KJS yang harus segera dibenahi pemerintah Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu diutarakan Anggota DPRD DKI Jakarta komisi D dari Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman dalam Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Kedua Anggota DPRD Tahun Anggaran 2016.

"Warga pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta Pusat meminta tidak dideskriminasikan dalam pelayanan kesehatan. Karena subsidi yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai," katanya di sela Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Di wilayah Jakarta Timur, Taufiqurrahman menjelaskan, masyarakat meminta Dinas Kesehatan hingga di tingkat suku dinas untuk mengontrol secara intensif pembuatan kartu JKN hingga BPJS yang didaftarkan melalui puskesmas kelurahan untuk pasien tidak mampu.

"Masyarakat mengeluh tentang lembar pembuatan atau pendistribusian pembuatan kartu tersebut di antaranya di puskesmas, kelurahan, serta kecamatan seperti di Duren Sawit, Kramatjati dan Jatinegara," ujarnya.

"Keluhan lainnya seperti di Jakarta Timur kurangnya lahan tempat pembuangan sampah, di Jakarta Selatan perlunya segera pembangunan jembatan pembuangan orang seperti di Wilayah Mampang Prapatan mengingat sampai saat ini sudah terjadi 15 orang meninggal dunia akibat tertabrak dalam penyeberangan serta di Jakarta Utara di Kelurahan Papanggo masyarakat berharap pemerintah menyediakan TPU dan lahan gratis," tutupnya.