Pemprov DKI akan Tambah 3.000 Nakes dan 1.000 Tempat Tidur untuk Tangani Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah akan terus menambah kapasitas fasilitas kesehatan untuk menanggulangi lonjakan kasus positif Covid-19. Fasilitas kesehatan dimaksud antara lain, tenaga kesehatan, rumah sakit darurat, tempat-tempat isolasi terkendali, ruang ICU, dan rumah sakit rujukan Covid-19.

"Prinsipnya, kami rapat dipimpin Pak Menko Pak Luhut Binsar Panjaitan kita akan mengupayakan tenaga kesehatan dalam jumlah yang besar tempat tidur ruang ICU dalam jumlah yang besar," kata Riza di Balai Kota, Selasa (13/7) malam.

Riza mengungkapkan angka sementara untuk penambahan tenaga kesehatan membantu menangani Covid-19 di Jakarta mencapai 3.000 lebih. Jumlah tersebut nantinya akan difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara untuk tempat tidur diperkirakan sementara akan dilakukan penambahan sekitar 1.000 lebih. "Akan ada 1.000 bed paling tidak yang kita siapkan dan tempat-tempat di Wisma Atlet dan tempat-tempat lain juga akan disiapkan begitu juga tenaga kesehatan lebih 3.000 nanti disiapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujar dia.

Politisi Partai Gerindra itu juga memastikan kesiapan Jakarta menambah masa PPKM Darurat. Kesiapan ini sebagai respons skenario terburuk yang disiapkan pemerintah pusat menambah 4 sampai 6 minggu masa PPKM Darurat.

"Kita siap melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat terkait dimungkinkannya perpanjangan PPKM Darurat," ucap Riza.

Perihal kesanggupan Jakarta menanggung masa pembatasan mobilitas, dia enggan mengomentari lebih lanjut. Yang jelas, segala kebijakan pemerintah pusat akan dipersiapkan dengan maksimal oleh Pemprov DKI.

Lagi pula, imbuhnya, PPKM Darurat yang telah berjalan selama 10 hari dianggap telah cukup efektif menekan mobilitas warga secara berangsur-angsur.

"10 hari terakhir ini kita lihat mobilitas kan menurun, peningkatan kasus juga menurunz pelaksanaan PCR meningkat, angka kematian menurun, angka kesembuhan kan semakin baik, berbagai fasilitas semakin baik, kita tingkatkan tenaga kesehatan rumah sakit darurat dan sebagainya kita upayakan yang terbaik."

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, dalam materi pemaparan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah memproyeksikan masa PPKM Darurat akan diperpanjang untuk menekan secara optimal laju penularan Covid-19 khususnya akibat mutasi Varian Delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit dihindari," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (10/7).

Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.