Baliho Rizieq Dicopot, Komisi 1 Nilai Suatu Kota Bermasalah saat TNI Turun Tangan

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai suatu kota bermasalah jika aparat TNI sampai turun tangan. Hal itu terkait pencopotan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang diperintahkan langsung Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Langkah Mayjen Dudung dinilai Willy bukanlah suatu kondisi yang ideal. "Kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yang penuh keadaban. Nah, kalau suatu kota TNI sampai turun tangan, berarti ada masalah dengan kota itu," kata Willy kepada wartawan, Jumat (20/11).

Ia berpandangan ada maladministrasi dalam peristiwa pencopotan baliho Rizieq. Sebab, baliho yang seharusnya menjadi ranah Satpol PP, malah diurus TNI. Dan hal itu sudah diakui Mayjen Dudung.

"Jika TNI sampai turun tangan ya ini ada maladministrasi namanya. Satpol PP tidak berdaya untuk menertibkan itu sampai TNI jadi turun tangan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pangdam Jaya," katanya.

Politikus Nasdem ini mengatakan, keamanan lingkungan merupakan domain aparat keamanan. Bukan urusan TNI yang berwenang dalam urusan pertahanan negara. Apalagi baliho itu menjadi kewenangan Pemprov DKI. Mengenai apakah ada pelanggaran, kata Willy, DKI yang lebih tahu.

Sebabnya, Willy memandang ada kondisi yang tidak ideal. Administrasi publik malah dikangkangi oleh politik.

"Administrasi publik jadi dikangkangi oleh politik jadinya. Ini tentu tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan bersama, di ruang yang bernama kota," kata Wakil Ketua Baleg ini.

Justru, dengan turun tangannya TNI ihwal urusan baliho memperlihatkan ada masalah di kota Jakarta ini.