Ahok: Perusahaan Prabowo sewa lahan Pemprov, harus diusir dong

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mewacanakan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menelisik dugaan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi. Wacana itu justru membuat panas hubungan Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dengan mantan partainya yakni Partai Gerindra.

Ahok menyebut perusahaan milik ketua umum Partai Gerindra juga menggunakan aset milik Pemprov DKI. "Salah satunya, PT Gardatama itu kalau enggak salah dulu atau sekarang masih milik Pak Prabowo. Usaha Perikanan. Sampai sekarang masih berkantor di Pejaten, makanya kamu cek deh, siapa saja yang nyewa kantor di situ," ujarnya ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

Dia menyebut perusahaan milik bos dari M Taufik itu telah menyalahi aturan karena menyewa lahan pemerintah untuk berbisnis.

"Yang salah kalau diperuntukkan PT itu baru enggak boleh. Tapi itu juga untuk tempat usaha. Disewain enggak boleh. Kalau dia (PT Gardatama), perikanan milik Pak Prabowo salah dong. Mesti diusir kalau begitu. Jadi Pak Taufik makanya hati-hati, jangan sampai kena sendiri," sindirnya.

Diakuinya, markas TemanAhok berada di dekat perusahaan milik Prabowo. Dia justru mengapresiasi rencana DPRD membuat pansus yang diyakini bakal membongkar borok parpol yang menunggak uang sewa penggunaan aset Pemprov.

"TemenAhok enggak ada salahnya kok. Dia bukan perusahaan, cuma orang berkumpul, ngumpulin KTP. Salah dimana coba? Banyak partai politik, cabangnya di kota itu, tanahnya punya DKI dan belum bayar lagi," ucapnya.