Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok: Mendagri salah paham soal e-KTP tidak boleh difotokopi

Ahok: Mendagri salah paham soal e-KTP tidak boleh difotokopi Ahok. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai ada kesalahpahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dengan jajarannya. Kesalahpahaman itu terkait pernyataan Mendagri soal pelarangan e-KTP tidak boleh difotokopi.

"e- KTP itu, beliau hanya salah paham saja. Itu semua sebenarnya bisa difotokopi," kata Ahok di Mall Ciputra, Sabtu, (11/5).

Ahok melihat apa yang disampaikan oleh jajaran Kemendagri kepada Gamawan bukanlah larangan untuk memfotokopi e-KTP. Namun, hanya imbauan untuk menggunakan mesin scan e-KTP.

"Beliau (bawahan Gamawan) kasih tahu ke Pak Mendagri, kalau ngurus surat, nggak perlu fotokopi tinggal dicolokin card reader. Cuma mungkin beliau (Gamawan) terlalu canggih, nanggapinnya nggak perlu difotokopi, padahal kalimatnya tidak perlu mesin fotokopi lagi," katanya.

Ahok menambahkan, kalau e-KTP tidak boleh difotokopi, masyarakat akan kesulitan mengurus hal-hal bersifat administrasi. Padahal, menurut dia, memfotokopi e-KTP tidak akan merusak chip yang ada.

"Orang kartu kredit difotokopi oke kok, saya fotokopi (e-KTP) juga kok," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri tiba-tiba mengeluarkan surat edaran Nomor 471.12/1826/SJ, 11 April 2013, soal larangan memfotokopi dan menstaplernya. Larangan memfotokopi e-KTP ini kini menjadi kontroversi. Banyak warga yang protes soal larangan ini.

Sebab, masyarakat banyak yang belum tahu karena sosialisasi dinilai terlambat. Selain itu, warga masih sering memfotokopi karena e-KTP masih digunakan untuk keperluan administrasi.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Ahok Belum Bisa Kampanye Langsung: Pak Erick Enggak Mau Keluarkan Surat Berhenti Saya

Ahok Belum Bisa Kampanye Langsung: Pak Erick Enggak Mau Keluarkan Surat Berhenti Saya

Sampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan

Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan

Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Ahok Tanggapi Keras Video Viral Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja: Masa Bilang di Depan Umum, Gue masih Waras Bos!

Ahok Tanggapi Keras Video Viral Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja: Masa Bilang di Depan Umum, Gue masih Waras Bos!

Dalam video beredar dinarasikan Ahok menyebut Jokowi dan Gibran tak bisa kerja

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo

Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo

Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Tegas Ahok Klarifikasi Soal Jokowi Tak Bisa Kerja

VIDEO: Jawaban Tegas Ahok Klarifikasi Soal Jokowi Tak Bisa Kerja

Ahok menegaskan ada upaya adu domba dengan memotong ucapanya

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya