Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan menaikkan upah minimum dan memberikan kelonggaran pajak bagi rakyatnya sebagai tanggapan atas demonstrasi yang telah terjadi beberapa pekan di negaranya.
Selama empat pekan, Macron menyaksikan protes keras dari rakyat terhadap kenaikan pajak bahan bakar, biaya hidup, dan masalah lainnya. Demonstrasi disertai kekerasan tersebut telah menyebabkan korban luka dan membuat pemerintah terpaksa melakukan penangkapan terhadap demonstran.
Dalam sebuah pidato disiarkan di televisi, Macron mengecam aksi protes yang disertai kekerasan tersebut namun menegaskan bahwa kemarahan para demonstran itu merupakan sesuatu yang wajar.
"Oleh karena itu, kami berencana menaikkan upah minimum senilai 100 Euro (Rp 1,6 juta) perbulannya mulai 2019 mendatang," kata Macron, dikutip dari laman BBC, Selasa (11/12).
"Selain itu, kenaikan pajak yang sudah direncanakan untuk pensiunan berpenghasilan rendah akan dibatalkan, upah lembur tidak akan dikenai pajak lagi, dan pemerintah akan mendorong para pengusaha membayar bonus akhir tahun bebas pajak kepada karyawan," tambahnya.
Namun demikian, Macron menolak untuk meringankan pajak bagi orang-orang kaya di negaranya.
"Sebab hal itu akan melemahkan kami, kami perlu menciptakan lapangan kerja," dia beralasan.
Rencananya, kenaikan upah minimum sebesar 7 persen ini akan ditanggung oleh pemerintah, bukan perusahaan yang memperkerjakan karyawan. Menteri pemerintah Oliver Dussopt menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan rencana ini kemungkinan berkisar antara 8 miliar Euro hingga 10 miliar Euro.
"Kami sedang berusaha untuk mengatur dan melihat cara untuk membiayai rencana ini," ujarnya.