Militer Tuduh Aung San Suu Kyi Terima Suap Rp 7,9 Miliar dari Pengusaha Properti

Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi akan menghadapi dakwaan baru korupsi yang diajukan para jenderal yang melakukan kudeta. Peraih Nobel berusia 75 tahun itu, yang ditahan bersama pemimpin lainnya, sebelumnya telah didakwa dengan kasus kepemilikan alat komunikasi radio impor dan melanggar pembatasan virus corona.

Pada Rabu (17/3) malam, lembaga penyiaran militer Myawady menayangkan sebuah video seorang pengusahan Myanmar yang mengaku memberikan Suu Kyi uang sebesar USD 550.000 atau sekitar Rp 7,9 miliar selama beberapa tahun.

Maung Weik, yang merupakan seorang pengembang properti, mengatakan dia menyumbangkan uangnya kepada pejabat senior pemerintah demi kepentingan bisnisnya.

“Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) mempersiapkan dakwaan untuknya berdasarkan UU anti korupsi,” jelas seorang penyiar, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (18/3).

Ini bukan pertama kali Suu Kyi didakwa dengan kasus korupsi. Pekan lalu, seorang juru bicara militer mengatakan seorang kepala menteri yang kini ditahan mengaku memberikan Suu Kyi uang sebesar USD 600.000 atau sekitar Rp 8,6 miliar dan lebih dari 10 kilogram emas batangan.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw membantah tuduhan tersebut.

“Tuduhan-tuduhan itu tak berdasar dan tidak masuk akal,” ujarnya kepada AFP.
“Aung San Suu Kyi mungkin punya cacat, tapi penyuapan dan korupsi bukan sifatnya,” lanjutnya, menambahkan kebanyakan rakyat Myanmar tak akan mempercayai tuduhan itu.

Tindakan kekerasan aparat meningkat dalam menghadapi pengunjuk rasa. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang menelusuri penangkapan dan kematian sejak kudeta, mengatakan sedikitnya 217 orang telah terbunuh dalam aksi unjuk rasa.

Pada Rabu, asosiasi biksu Buddha yang berpengaruh mendesak diakhirinya kekerasan dan menuding sebuah kelompok “minoritas bersenjata” menyiksa dan membunuh warga sipil tak berdosa. Untuk mengecam tindakan keras terhadap demonstran pro-demokrasi, organisasi yang dibentuk pemerintah itu juga mengatakan dalam draf pernyataannya, anggotanya ingin menghentikan kegiatannya.

Militer juga berusaha membatasi komunikasi dan arus informasi. Pemadaman internet sepanjang malam hari telah diberlakukan selama 32 malam, sementara pekan ini militer mulai memblokir data ponsel. Akses jaringan WiFi di tempat umum sebagian besar diblokir pada Kamis.

Warga di beberapa kota, termasuk Dawei di Myanmar selatan, dilaporkan tidak memiliki jaringan internet sama sekali.

Media non-pemerintah juga mendapat tekanan. Pihak berwenang telah memerintahkan pembredelan beberapa koran, sementara koran lain terpaksa tutup karena alasan logistik. Koran swasta terakhir berhenti terbit pada Rabu. Kantor HAM PBB di Jenewa mengatakan pada Selasa, sekitar 37 jurnalis telah ditangkap, termasuk 19 orang yang masih ditahan.