Merdeka.com - Sejak kudeta Februari 2021, junta Myanmar memperkuat cengkeraman kekuasaannya dengan membasmi para pengkritik dan kelompok perlawanan di sejumlah daerah. Namun seiring waktu, kekuasaan junta semakin memudar.

Menurut laporan yang dirilis Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M) pada Senin, semakin memudarnya kekuasaan junta terlihat setelah menggelar operasi besar ke berbagai daerah untuk memberantas kelompok perlawanan anti-junta. Operasi itu menghabiskan banyak sumber daya militer baik anggota maupun semangat tempur mereka.

Dalam laporannya, SAC-M mengungkapkan legitimasi junta telah hancur sejak kudeta Februari 2021, yang disusul kekerasan militer terhadap warga yang menentang kudeta dan ketidakmampuan junta mengendalikan keamanan, menyediakan layanan dasar masyarakat dan mengumpulkan pajak.

Kudeta 2021 dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, menyingkirkan kekuasaan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilihan umum November 2021. Junta berdalih telah terjadi kecurangan meluas dalam pemilu.

Dikutip dari South China Morning Post, Senin (5/9), SAC-M mengatakan, setelah menjamurnya kelompok perlawanan bersenjata yang menentang kudeta, saat ini junta hanya memiliki kendali atas 72 daerah dari total 330 daerah di Myanmar. Sementara sisanya menjadi target serangan, dikuasai milisi etnis proksi atau sepenuhnya dipimpin relawan anti militer.

"Intinya junta berisiko kehilangan kendali atas wilayah mana pun yang tidak dipertahankan secara aktif,” jelas penelitian yang dipimpin tiga mantan pakar HAM PBB Yanghee Lee, Marzuki Darusman, dan Chris Sidoti.

Di negara yang dilanda kekerasan tak berkesudahan seperti Myanmar, hampir mustahil memverifikasi temuan laporan tersebut karena akses bagi jurnalis dan pemantau HAM independen sangat terbatas.

Korban kekerasan militer sejak kudeta diperkirakan mencapai 1.500-5.600 orang.

Menurut para penulis laporan, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) atau pemerintah bayangan yang sebagian besar anggotanya adalah para politikus yang disingkirkan militer sekarang memiliki "klaim terbesar untuk mengendalikan negara secara efektif".

Laporan tersebut juga menyatakan junta "tidak dapat secara efektif menjalankan fungsi pemerintahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan tatanan permanen."