Israel caplok 154 hektar lahan pertanian warga Palestina

Merdeka.com - Kementerian Pertahanan Israel memerintahkan tentara mengamankan lahan seluas 154 hektar di Lembah Jordan, Kawasan Jericho, Tepi Barat. Lahan pertanian gandum itu diklaim masuk wilayah Israel, lalu statusnya diubah menjadi milik negara.

Surat pengambilalihan lahan ini diteken oleh Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon, seperti dilaporkan oleh siaran radio militer, yang dilansir ulang oleh ansamed.info, Kamis (21/1).

Organisasi Pemantau Palestina, Peace Now, menyatakan lahan itu dicaplok dari penduduk asli Tepi Barat. Pengambilalihan kali ini menjadi yang paling besar dari sisi luas lahan, sejak pendudukan di kawasan Jericho berlangsung pada 2014. Warga Israel yang berprofesi sebagai petani diarahkan pemerintah Zionis untuk bercocok tanam dan tinggal di Tepi Barat, merebut lahan warga Palestina.

"Tindakan pemerintahan Benjamin Netanyahu mengambil alih lahan adalah bencana diplomatik. Langkah ini akan menghancurkan solusi dua negara dan tak pernah didukung komunitas internasional," kata Direktur Peace Now, Hagit Ofran.

Otoritas Palestina tidak tinggal diam atas pencaplokan tersebut. Juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi, menyatakan Israel telah melanggar aturan internasional dengan mencaplok lahan tersebut.

"Pencurian lahan ini seharusnya menjadi perhatian komunitas internasional, karena dilakukan secara agresif dan dapat menghancurkan semua kemungkinan perdamaian antara Israel-Palestina," kata Ashrawi.

Isu pencaplokan lahan adalah ganjalan Israel selama ini. Negara-negara Eropa sampai mewajibkan stiker khusus untuk produk Israel dari Tepi Barat, karena dianggap barang ilegal.

Amerika Serikat sebagai sekutu dekat sampai tak mau lagi melindungi Israel dari kecaman internasional untuk isu pencaplokan lahan pertanian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby, meminta Tel Aviv berhati-hati dalam merumuskan kebijakan pendudukannya.

"Amerika Serikat sangat prihatin atas kebijakan Israel saat ini di bidang kependudukan, termasuk pembangunan kawasan pemukiman baru dan perizinan lahan yang sering tidak diurus sebelum proyek dijalankan," kata Kirby.