Cerita Taipan Properti Pindah ke Monako untuk Hindari Pajak di Inggris

David Reuben (88), taipan properti yang menempati posisi kedua Sunday Times Rich List bersama saudaranya, Simon, meninggalkan Inggris menuju Monako pada musim panas ini. Langkah itu diambil untuk menghindari potensi pajak warisan Inggris sebesar 40%.

Keduanya sebelumnya berstatus penduduk tak berdomisili (non-dom), yang memungkinkan mereka hanya membayar pajak Inggris atas penghasilan yang diperoleh di negara itu. Status non-dom telah dihapus Inggris tahun lalu setelah berlaku lebih dari dua abad bagi aset global penduduk jangka panjang. Sistem baru berbasis domisili mulai berlaku pada 6 April 2025, seperti dilaporkan Fortune, dengan para penasihat pajak memperingatkan potensi pajak warisan 40% terhadap aset global milik penduduk yang telah lama menetap.

Monako makin diminati kalangan superkaya Inggris karena tidak mengenakan pajak capital gain maupun pajak warisan. Kekayaan gabungan keluarga Reuben ditaksir hampir 28 miliar poundsterling atau Rp 661 triliun (asumsi kurs pound sterling terhadap rupiah 23.630). Adapun kekayaan David Reuben sendiri bernilai US$ 13,1 miliar atau Rp 234 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.890) menurut Bloomberg Billionaires Index.

Kepindahan David Reuben terjadi sekitar 18 bulan setelah status non-dom dihapus. Sejak itu, lebih dari selusin miliarder dengan kekayaan gabungan 120 miliar poundsterling atau Rp 2.835 triliun dilaporkan meninggalkan Inggris dalam dua tahun sejak Partai Buruh berkuasa, menurut Evening Standard.

Di sisi lain, ada tokoh teknologi yang menyatakan siap mengikuti kebijakan pajak di tempat tinggalnya. "Kami memilih untuk tinggal di Silicon Valley, dan pajak apapun yang ingin mereka terapkan, silakan saja," kata CEO Nvidia, Jensen Huang, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (9/10/2026).

California Menguji Pajak Miliarder Lewat Proposition 40

Menteri Keuangan Inggris John Healey kini mengalami tekanan besar untuk menaikkan pendapatan negara jelang anggaran perdananya yang akan diumumkan 28 Oktober mendatang.

Fenomena serupa tengah berlangsung di California, Amerika Serikat, melalui inisiatif pemungutan suara Proposition 40. Kebijakan ini mengusulkan pungutan satu kali sebesar 5% terhadap sekitar 200 miliarder di negara bagian itu.

Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Ro Khanna menggelar kampanye mendukung Prop 40 di San Francisco. Sanders menyebutnya sebagai inisiatif pemungutan suara paling penting di negara itu, sementara Gubernur Gavin Newsom menjadi kritikus dan memperingatkan para miliarder bisa pindah ke negara bagian lain untuk menghindarinya.

Sebelumnya, sejumlah miliarder dilaporkan telah lebih dulu pergi sebelum batas waktu kependudukan inisiatif pada 1 Januari 2026. Di antaranya Larry Page, Sergey Brin, Peter Thiel, dan mantan CEO Uber, Travis Kalanick, yang diperkirakan berutang total sekitar US$ 29 miliar atau Rp 685 triliun jika pajak ini berlaku.

Brin sendiri telah menyumbangkan US$ 102 juta atau Rp 1,8 triliun kepada kelompok yang menentang kebijakan ini. Pihak penentang tercatat menghabiskan lebih dari US$ 187 miliar atau Rp 3.345 triliun, dibanding US$ 32 juta atau Rp 572 miliar dari pihak pendukung.

Meski begitu, tidak semua miliarder memilih hengkang. Huang menegaskan dirinya tidak pernah mempermasalahkan rencana pajak itu dan tetap bersedia membayar berapa pun yang ditetapkan.