Wagub Sumut Ungkap Capaian 80 Persen Inklusi Keuangan Sumut, Dorong Literasi dan Waspada Kejahatan Digital

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat kemajuan signifikan dalam sektor keuangan, dengan tingkat inklusi keuangan di wilayah tersebut telah mencapai 80 persen pada tahun 2025. Capaian ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, yang menegaskan bahwa angka tersebut merupakan langkah maju menuju target inklusi nasional sebesar 98 persen pada tahun 2045.

Dalam gelaran Bulan Inklusi Keuangan yang diadakan di Kantor Pusat Bank Sumut pada hari Minggu, 23 November, Wagub Surya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mencapai target inklusi yang ambisius serta memperluas jangkauan layanan keuangan formal kepada masyarakat luas.

Meskipun demikian, peningkatan inklusi keuangan juga diiringi dengan tantangan baru, terutama terkait ancaman kejahatan digital seperti investasi ilegal, pinjaman online (pinjol), dan judi online (judol). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengidentifikasi ribuan kasus dan jutaan pemain judi online di Sumut, menyoroti urgensi literasi dan kewaspadaan masyarakat.

Tingkat inklusi keuangan di Sumatera Utara telah menembus angka 80 persen, sebuah pencapaian yang diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi. Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyatakan bahwa angka ini menjadi indikator positif dalam upaya mencapai target inklusi keuangan nasional. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, sinergi yang kuat antara berbagai pihak sangat diperlukan. Wagub Surya menegaskan, "Beberapa tahun terakhir pembangunan inklusi keuangan menjadi agenda prioritas nasional. Target sebesar ini hanya dapat tercapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan." Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut, Khoirul Muttaqien, menambahkan bahwa inklusi keuangan saat ini mencapai 80,51 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sumut telah memiliki akses ke produk dan layanan keuangan. Namun, literasi keuangan yang masih di angka 66,46 persen menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan.

Peningkatan inklusi keuangan Sumut bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari upaya kolektif. Berbagai program dan kebijakan telah digulirkan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Wagub Surya menjelaskan bahwa kegiatan seperti fun walk, edukasi, ekspo layanan jasa keuangan, dan temu bisnis merupakan strategi konkret. Ini semua bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Sumut.

Fokus utama kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun ini adalah penguatan akses permodalan bagi masyarakat. Salah satu isu krusial yang disoroti adalah kredit program perumahan. Wagub Surya menegaskan, "Industri jasa keuangan di Sumut menunjukkan dukungan nyata Program 3 Juta Rumah." Ini menunjukkan komitmen sektor keuangan dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mengejar target literasi dan inklusi, OJK Sumut telah melaksanakan 87 kegiatan sepanjang tahun ini di 22 kabupaten/kota. Khoirul Muttaqien menjelaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota sangat vital. Kegiatan ini melibatkan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk memastikan jangkauan yang lebih luas dan efektif.

Upaya peningkatan literasi dan akses ini juga mencakup edukasi mengenai produk dan layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Ini juga akan membantu mereka terhindar dari praktik-praktik keuangan yang merugikan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sektor keuangan digital juga menghadapi ancaman serius yang perlu diwaspadai masyarakat. Ketua OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, menyoroti tiga isu utama: investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, dan judi online (judol). Ancaman-ancaman ini berpotensi merugikan masyarakat secara finansial dan sosial.

Data OJK menunjukkan tingginya angka pengaduan terkait investasi ilegal dan pinjol. Sejak awal tahun 2025, tercatat 3.786 pengaduan investasi ilegal secara nasional, dengan 176 laporan berasal dari Sumatera Utara. OJK telah memblokir 1.813 investasi ilegal. Untuk pinjol, OJK mencatat 15.110 pengaduan nasional dan 573 pengaduan di Sumut, dengan 11.166 pinjol ilegal telah diblokir.

Ancaman judi online juga sangat mengkhawatirkan. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024 menunjukkan bahwa total pemain judi online di Sumatera Utara mencapai 1,2 juta orang. Angka ini sangat tinggi, dengan komposisi 37,2 persen pelajar, 18,95 persen karyawan, dan 0,8 persen ASN. Total deposit yang berputar dalam judi online di Sumut mencapai Rp1,33 triliun, sebuah angka yang fantastis.

Melihat data tersebut, Khoirul Muttaqien mengimbau masyarakat Sumut untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dan tidak mudah tergiur penawaran yang tidak jelas. "Kalau ada yang menelpon tidak dikenal atau menawarkan sesuatu, jangan diangkat. Perhatikan logis, dan legalnya. Masyarakat bisa menelpon 157 atau datang ke kantor OJK," tegasnya. Kewaspadaan ini krusial untuk melindungi diri dari berbagai modus penipuan di era digital.

Sumber: AntaraNews