Trivia: 37 ASN Ikuti Pelatihan! Kemenhub & Kemenko IPK Perkuat Kapasitas Demi Konektivitas Nasional

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) baru-baru ini bersinergi memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diambil demi meningkatkan konektivitas transportasi nasional yang lebih efisien dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Sinergi strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Kebijakan Transportasi Tingkat Dasar bagi ASN. Pelatihan ini diikuti oleh 37 peserta yang berasal dari lingkungan Kemenko IPK dan dilaksanakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Bogor.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun pemahaman yang selaras terkait arah kebijakan transportasi nasional. Kolaborasi antar-lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam mengawal sinkronisasi kebijakan konektivitas nasional.

Membangun Pemahaman Kebijakan Transportasi Nasional

Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan upaya konkret. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas ASN dalam memahami kebijakan transportasi nasional, khususnya dalam konteks koordinasi konektivitas dan pembangunan kewilayahan.

Pelatihan yang diselenggarakan bersama Kemenko IPK ini dirancang untuk memberikan fondasi pengetahuan yang kuat. Djarot berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan untuk membangun jejaring lintas instansi.

Pemahaman komprehensif mengenai kebijakan transportasi diharapkan dapat menjadi fondasi penting. Hal ini krusial dalam mengawal sinkronisasi kebijakan konektivitas nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh pelosok negeri.

Transportasi sebagai Urat Nadi Pembangunan dan Isu ODOL

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK, Odo R.M. Manuhutu, menegaskan pentingnya sektor transportasi. Menurutnya, transportasi adalah urat nadi pembangunan nasional yang harus diperhatikan secara serius.

Odo menambahkan bahwa kebijakan di bidang transportasi tidak boleh dibuat secara parsial. Sebaliknya, kebijakan harus komprehensif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan agar efektif.

Ia mencontohkan isu over dimension over loading (ODOL) yang menimbulkan dampak serius. Masalah ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan lalu lintas di jalan raya.

Penanganan ODOL, lanjut Odo, bukan hanya soal penegakan aturan semata. Namun, memerlukan kebijakan menyeluruh yang mencakup regulasi, pengawasan, hingga edukasi kepada seluruh pihak terkait.

Meningkatkan Kompetensi ASN untuk Konektivitas Berkelanjutan

Pelatihan ini secara khusus dirancang untuk memberikan pemahaman dasar kebijakan transportasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas analitis, kritis, dan solutif para ASN dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Dengan meningkatnya kompetensi aparatur, diharapkan kebijakan transportasi nasional dapat dirumuskan lebih efektif. Hal ini akan mendukung terciptanya konektivitas yang efisien, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) BPSDMP Kemenhub, Ali Fikri, menjelaskan detail pelaksanaan. Pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari, dimulai dari tanggal 24 September hingga 27 September 2025.

Sumber: AntaraNews