Tenaga Ahli Menteri ESDM Dorong Implementasi Keppres 1/2025 untuk Ketahanan Energi Nasional

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra baru-baru ini menyoroti urgensi implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Keputusan ini berfokus pada pembentukan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Penekanan ini disampaikan dalam upaya mempercepat kolaborasi antar sektor dan mengatasi berbagai hambatan regulasi yang ada.

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen pada program pengurangan bahan bakar diesel, yang bertujuan untuk menekan ketergantungan terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat fondasi kemandirian energi Indonesia di masa mendatang.

Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan bahwa kunci utama kemandirian energi terletak pada sinergi antara keekonomian, keamanan pasokan, dan pelestarian lingkungan. Setiap tahapan transisi energi harus dipastikan efisien dan kompetitif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (16/1/2026).

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menjadi landasan penting. Keppres ini bertujuan untuk mendorong koordinasi kebijakan dan regulasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Satuan tugas ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas merumuskan standar prioritas kegiatan usaha dan memetakan wilayah potensial untuk hilirisasi energi.

Hangga menjelaskan bahwa sinergi dalam subsektor ketenagalistrikan, khususnya di Jawa Barat, berperan vital dalam menjaga ketahanan energi nasional. Upaya ini juga mengawal proses transisi energi di seluruh Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan setiap langkah transisi energi tidak hanya terjangkau, tetapi juga berdaya saing tinggi.

Kunjungan kerja ke fasilitas PLN tersebut memiliki tujuan ganda, yaitu melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rantai pasok energi nasional. Ini mencakup sektor hulu migas, kilang, hingga hilir kelistrikan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan visi Astacita nomor 2 dan nomor 5, yang menjadi prioritas utama Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM.

Fokus utama peninjauan Hangga dilakukan pada Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Barat. UP2D ini berfungsi sebagai pusat kendali yang memantau stabilitas frekuensi dan beban listrik secara terpusat selama 24 jam penuh. Peran UP2D sangat krusial dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut.

UP2D Jawa Barat juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring kondisi teknis di lapangan dan memberikan respons cepat terhadap gangguan. Hal ini dimungkinkan melalui integrasi teknologi smart grid yang canggih. Keberadaan ruang kontrol ini memastikan dinamika permintaan energi dari sektor industri besar di kawasan Cikarang dan Karawang dapat terakomodasi dengan aman dan efisien.

PLN UID Jawa Barat merupakan pengelola sistem kelistrikan dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia. Wilayah ini melayani lebih dari 18,1 juta pelanggan, dengan total daya tersambung mencapai 35.686 MVA. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan energi tertinggi, Jawa Barat didukung oleh infrastruktur distribusi yang masif, menjadikannya sistem kelistrikan paling kompleks di tanah air.

• Melayani lebih dari 18,1 juta pelanggan.
• Total daya tersambung mencapai 35.686 MVA.
• Realisasi bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menyentuh angka 33 persen.

Dengan realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yang mencapai 33 persen, Jawa Barat juga menjadi tulang punggung nasional. Provinsi ini berperan penting dalam mengawal target transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat, Krisantus H Setyawan, menjelaskan bahwa UP2D memiliki tanggung jawab besar dalam memonitoring listrik dan respons kondisi teknis di lapangan. Tanggung jawab ini sangat penting, terutama dalam menghadapi dinamika permintaan dari sektor industri dan transportasi di pusat pertumbuhan ekonomi baru.

PLN terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti arah kebijakan transisi energi nasional. Transformasi ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital, sistem kontrol jaringan, hingga integrasi teknologi. Semua upaya ini ditujukan untuk mencapai efisiensi energi yang sejalan dengan program pemerintah.

Analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital menjadi fokus kunjungan tersebut. Hal ini penting dalam mendukung kemandirian energi nasional. Kemandirian energi merupakan prioritas utama bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM.

Sumber: AntaraNews