Tekan impor beras, Kemenkop UKM kembangkan koperasi ketahanan pangan
Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah mengembangkan koperasi berbasis ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan beras dan mengurangi ketergantungan impor.
Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengatakan, pengembangan tersebut dilakukan karena koperasi sebagai penyangga perekonomian bangsa seharusnya bisa memberikan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Koperasi memang harus direformasi, itu saran dari pak presiden. Kalau gini-gini saja koperasi tidak bisa memberikan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat karena kemiskinan tetap tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat tetap tinggi. Jadi, pak presiden sudah menyarankan reformasi total koperasi," katanya di purwokerto, Minggu (4/12).
Untuk itu, pihaknya akan melakukan rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi. Khusus pengembangan koperasi, Kemenkop dan UKM mengembangkan prototype pengembangan koperasi menjadi badan ketahanan pangan.
"Jadi misi kita, menjadikan koperasi untuk badan ketahanan pangan itu menjadi obsesi yang terukur. Ada 65 klaster di Indonesia, nanti kita akan buat yang namanya koperasi-koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian," ujarnya.
Ia mengemukakan dari 65 klaster tersebut, masing-masing klaster skala ekonominya lima ribu hektar lahan untuk ketahanan pangan. Langkah ini, kata Puspayoga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan beras impor.
"Sekarang kita buat prototype dulu di empat tempat, kalau Sukabumi sudah jalan. Kemarin kita di Demak, hari ini di Purwokerto, minggu depan kita ke Lumajang dan ke Lampung," ujarnya.
Selain itu, para petani juga difasilitasi bibit dan pupuk, guna memotong keberadaan rentenir. Sedangkan untuk gaji yang diperoleh setiap petani, jelasnya, kisarannya berada di angka Rp 2,2 juta per bulan.
"Untuk yang jalan di Sukabumi saat ini sebesar itu. Dan hasil panennya itu, kita bisa beli di atas harga bulog. Karena mungkin harga bulog diproduksi setelah gabah dikelola petani kemudian Bulog baru beli berasnya setelah sampai gudang Bulog. Kalau ini tidak, petani terima bersih (dan) kita yang ambil dari petani," tuturnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM Revitalisasi Pasar Kareka Nduku Selatan untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat Sumba Barat
Kemenkop UKM meresmikan Pasar Kareka Nduku Selatan di Kabupaten Sumba Barat.
Baca SelengkapnyaHore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan
Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaKemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaSido Muncul dan Kemenkop UKM Kolaborasi Bantu Petani Rempah Agar Lebih Maju & Berdaulat
Sido Muncul bersama Kemenkop UKM berkomitmen untuk saling bahu membahu membantu para petani herbal dan UMKM di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKoperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya