Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tekan impor beras, Kemenkop UKM kembangkan koperasi ketahanan pangan

Tekan impor beras, Kemenkop UKM kembangkan koperasi ketahanan pangan AA Gede Ngurah Puspayoga. ©blogspot.com

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah mengembangkan koperasi berbasis ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan beras dan mengurangi ketergantungan impor.

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengatakan, pengembangan tersebut dilakukan karena koperasi sebagai penyangga perekonomian bangsa seharusnya bisa memberikan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Koperasi memang harus direformasi, itu saran dari pak presiden. Kalau gini-gini saja koperasi tidak bisa memberikan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat karena kemiskinan tetap tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat tetap tinggi. Jadi, pak presiden sudah menyarankan reformasi total koperasi," katanya di purwokerto, Minggu (4/12).

Untuk itu, pihaknya akan melakukan rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi. Khusus pengembangan koperasi, Kemenkop dan UKM mengembangkan prototype pengembangan koperasi menjadi badan ketahanan pangan.

"Jadi misi kita, menjadikan koperasi untuk badan ketahanan pangan itu menjadi obsesi yang terukur. Ada 65 klaster di Indonesia, nanti kita akan buat yang namanya koperasi-koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian," ujarnya.

Ia mengemukakan dari 65 klaster tersebut, masing-masing klaster skala ekonominya lima ribu hektar lahan untuk ketahanan pangan. Langkah ini, kata Puspayoga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan beras impor.

"Sekarang kita buat prototype dulu di empat tempat, kalau Sukabumi sudah jalan. Kemarin kita di Demak, hari ini di Purwokerto, minggu depan kita ke Lumajang dan ke Lampung," ujarnya.

Selain itu, para petani juga difasilitasi bibit dan pupuk, guna memotong keberadaan rentenir. Sedangkan untuk gaji yang diperoleh setiap petani, jelasnya, kisarannya berada di angka Rp 2,2 juta per bulan.

"Untuk yang jalan di Sukabumi saat ini sebesar itu. Dan hasil panennya itu, kita bisa beli di atas harga bulog. Karena mungkin harga bulog diproduksi setelah gabah dikelola petani kemudian Bulog baru beli berasnya setelah sampai gudang Bulog. Kalau ini tidak, petani terima bersih (dan) kita yang ambil dari petani," tuturnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.

Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM Revitalisasi Pasar Kareka Nduku Selatan untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat Sumba Barat

Kemenkop UKM Revitalisasi Pasar Kareka Nduku Selatan untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat Sumba Barat

Kemenkop UKM meresmikan Pasar Kareka Nduku Selatan di Kabupaten Sumba Barat.

Baca Selengkapnya
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Sido Muncul dan Kemenkop UKM Kolaborasi Bantu Petani Rempah Agar Lebih Maju & Berdaulat

Sido Muncul dan Kemenkop UKM Kolaborasi Bantu Petani Rempah Agar Lebih Maju & Berdaulat

Sido Muncul bersama Kemenkop UKM berkomitmen untuk saling bahu membahu membantu para petani herbal dan UMKM di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya