Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan peluang investasi kepada perusahaan luar dan dalam negeri senilai Rp53,8 triliun. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun menyasar peluang dari relokasi industri di negeri China.

Hal ini dia ungkapkan saat ditemui di sela acara West Java Investment Summit (WIJS) 2019 di Trans Luxury Hotel, jalan Gator Subroto, Kota Bandung, Jumat (18/10).

Total ada 26 proyek strategis yang sudah masuk dalam Memorandum of Understanding (MoU) bersama para investor. Selain Gubernur Jabar Ridwan Kamil, penandatanganan pun disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Doni P Joewono, serta para Duta Besar dan Konsulat Jenderal dari sejumlah negara.

26 proyek tersebut berasal dari berbagai sektor. Di antaranya, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan agrobisnis.

Sebelum penyelenggaraan WIJS, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester I Tahun 2019, jumlah investasi yang direalisasikan di 27 Kabupaten/Kota Jabar mencapai Rp68,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja menyentuh 71.573 orang.

"Tahun lalu kami berada di posisi nomor satu untuk realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Dan kami ingin mempertahankan posisi itu," kata dia.

Menurutnya, kesepakatan dalam bentuk MoU itu sebagian besar sudah berupa realisasi. Pasalnya, sebagian investor sudah mengurus perizinan untuk investasi di Jabar. "(MoU) itu rata-rata realisasi. Karena sebagian besar mulai proses izin, sudah masuk ke follow up teknis," ungkap dia.

Ridwan Kamil, dalam WIJS menawarkan dua tipe investasi. Pertama, investasi langsung, seperti untuk pembangunan industri manufaktur. Kedua, investasi untuk kerja sama pembangunan berbagai proyek Pemprov Jabar, seperti dengan pola kerja sama Public Private Partnership (PPP).

Pola ini menjanjikan dari sisi bisnis, karena Jabar merupakan 20 persennya Indonesia, mulai dari jumlah penduduk hingga kekuatan ekonominya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal pertama tahun ini ada di angka 5,50 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,18 persen.

Di lain pihak, dia mengaku berupaya mengambil kesempatan dari maraknya relokasi industri yang terjadi di Tiongkok. Saat ini, mayoritas pemilik usaha di negara itu menyasar negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai tempat berbisnis yang baru.

"Ada sekitar 70.000 perusahaan asal Taiwan di China. Namun, hampir separuhnya akan berpindah ke negara-negara di Asia Tenggara. Mereka larinya banyak ke Vietnam. Nah ini membuat presiden bertanya-tanya. Makanya, saya berupaya memasarkan peluang investasi di Jabar, ungkapnya.

Upaya tersebut salah satunya dipasarkan lewat tawaran kerja sama vokasi dan riset. Bentuknya dapat berupa keringanan pajak bagi industri. Ada rencana bila industri membuka vokasi seperti teaching factory di pabriknya, ada pembebasan pajak sampai 200 persen. Sementara, kalau mengembangkan riset bisa sampai 300 persen.

Untuk memberikan kenyamanan bagi investor dan masyarakat, dia sudah menyediakan tempat aduan melalui Siberli (Sistem Informasi Saber Pungli). "Kita pantau kerjasama dan memastikan bisnis di Jabar bisa berlangsung dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Batat Doni P Joewono mengatakan, refleksi kondisi ekonomi Jabar sepanjang tiga tahun terakhir, Jabar menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sementara pada 2019, GDRpJawa Barat menyumbang 13 persen untuk GDP Indonesia.

"Ini menjadi refleksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir ini, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor pertumbuhannya didukung oleh industri manufaktur dan konsumsi," ucapnya.