Strategi Komprehensif Pemerintah Menggenjot Ekspor Ikan Papua untuk Ekonomi Biru

Papua memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, namun kontribusinya bagi nilai ekspor nasional perlu dioptimalkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah terus menyusun strategi terintegrasi, dari hulu hingga hilir, guna mendorong peningkatan ekspor ikan. Langkah ini sekaligus memperkuat ekonomi biru di wilayah timur Indonesia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, menyatakan potensi hasil laut Papua mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Potensi ini terutama berasal dari wilayah perairan utara yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717. Kekayaan sumber daya ikan yang melimpah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan ekspor.

Optimalisasi potensi ini menjadi fokus utama pemerintah, mengingat sektor perikanan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan strategi yang tepat, diharapkan ekspor ikan Papua dapat meningkat signifikan, memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi hasil laut Papua yang mencapai 1,3 juta ton per tahun, khususnya di WPP 717, menunjukkan kekayaan sumber daya ikan yang luar biasa. Namun, salah satu persoalan utama yang menghambat optimalisasi ekspor adalah keterbatasan infrastruktur perikanan. Hingga saat ini, Papua belum memiliki pelabuhan perikanan berskala besar yang mampu menampung kapal bertonase tinggi, sekaligus dilengkapi fasilitas ruang pendingin yang memadai.

Kondisi ini berdampak pada hilangnya nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sebagian besar hasil tangkapan dari perairan Papua justru didaratkan di luar daerah untuk diproses lebih lanjut, membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan kurang efisien. Iman Djuniawal menegaskan bahwa jika proses dilakukan di daerah, nilai tambahnya akan jauh lebih besar.

Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah mendorong penguatan infrastruktur melalui pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi di Kota Jayapura. PPI Hamadi dirancang menjadi pusat perikanan modern yang terintegrasi, mencakup pengolahan, distribusi, hingga pusat transaksi. Dengan luas lahan terbatas sekitar dua hektare, pengembangan PPI ini dilakukan secara vertikal untuk mengakomodasi berbagai aktivitas dalam satu kawasan, menjadi solusi atas keterbatasan ruang.

Tantangan lain tidak hanya datang dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari kapasitas nelayan. Data menunjukkan sekitar 90 persen nelayan di kawasan tersebut masih merupakan nelayan tradisional, dengan jumlah mencapai 1.181 orang, termasuk 256 nelayan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kapasitas produksi, baik dari sisi volume maupun konsistensi pasokan, padahal pasar ekspor menuntut ketersediaan produk dalam jumlah besar dan berkelanjutan dengan standar kualitas ketat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas nelayan melalui bantuan alat tangkap, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, sekaligus memperbaiki kualitas hasil tangkapan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi untuk mencapai target produksi perikanan Papua pada 2026 yang ditetapkan sebesar 230 ribu ton, mencakup sektor perikanan tangkap maupun budi daya.

Selain penguatan di sektor hulu, pemerintah juga mendorong hilirisasi produk perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah. Selama ini, sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan mentah dengan nilai jual relatif rendah. Melalui pengolahan, produk perikanan dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini terlihat dari ekspor perdana 17,8 ton tuna olahan ke Amerika Serikat yang dilepas oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, meliputi frozen yellowfin loin, ground meat, hingga poke cube, dengan nilai mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Dalam mendukung peningkatan ekspor, aspek jaminan mutu menjadi faktor yang sangat penting. Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Jayapura, Fitriah Haji Ali, menjelaskan bahwa pengawasan mutu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Produk perikanan yang akan diekspor wajib memenuhi standar internasional, seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta berbagai sertifikasi lainnya, yang menjadi syarat utama agar produk dapat diterima di pasar global.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Karantina Papua, Krisna Dwiharniati, menegaskan bahwa karantina berperan sebagai penjaga pintu kualitas yang memastikan setiap produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan. Setiap komoditas ekspor harus melalui tahapan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, hingga pengujian laboratorium. Proses ini penting untuk mencegah potensi penolakan di negara tujuan yang dapat merugikan pelaku usaha.

Untuk meningkatkan efisiensi layanan, pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSmQC). Sistem ini mengintegrasikan layanan karantina dan bea cukai dalam satu pintu, memangkas proses layanan dari 10 tahapan menjadi hanya tiga tahapan, dengan efisiensi waktu mencapai 73 persen. Digitalisasi ini dinilai mampu mempercepat arus barang, sekaligus menekan biaya logistik, sangat membantu pelaku usaha dalam mempercepat proses ekspor dan meningkatkan daya saing.

Sebagai upaya berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua bersama instansi terkait telah menyusun peta jalan pengembangan sektor perikanan hingga 2040. Perencanaan ini mencakup penguatan produksi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola sektor perikanan. Selain komoditas tuna, pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas lain, seperti rumput laut, kepiting, dan ikan karang.

Rumput laut, bahkan diproyeksikan menjadi komoditas ekspor baru dengan potensi besar, terutama di wilayah Kabupaten Yapen, Supiori, dan Biak Numfor. Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, sektor perikanan diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama perekonomian Papua. Peningkatan ekspor tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengembangan ekspor ikan di Papua. Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi besar yang dimiliki dapat benar-benar terwujud sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing global.

Sumber: AntaraNews