Sejarah MRT Jakarta, Penantian Warga Sejak 34 Tahun Lalu

Merdeka.com - Indonesia kini telah memiliki moda transportasi baru pertama, yakni Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Transportasi dengan rute Bundaran HI-lebak Bulus ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (24/3) kemarin.

Dengan kehadiran MRT Jakarta selain dapat menekan angka kemacetan lalu lintas di ibu kota, juga dapat mendukung langkah Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan rasio penggunaan transportasi umum khususnya di Jabodetabek sebesar 60 persen dari total pergerakan orang di Jabodetabek pada 2029.

Selain itu, Jokowi juga menilai moda transportasi ini merupakan sebuah awal dari dimulainya peradaban baru di Indonesia. Nantinya, MRT Fase II dan III akan dilakukan secara paralel.

"Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai dengan diresmikannya MRT fase pertama. Ini baru fase pertama. Hari ini kita canangkan untuk masuk fase kedua. Tahun ini saya sudah perintahkan Gubernur untuk bangun rute Jakarta Utara," ungkapnya di Bundaran HI, Minggu (24/3).

Namun, pembangunan MRT harus melewati waktu yang sangat panjang, yakni 34 tahun. Tak pelak, moda transportasi ini pantas disebut sebagai awal peradaban baru.

Menurut catatan PT MRT, rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun, saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada rentang waktu tahun 1985-1995 berbagai studi terkait MRT telah dilakukan.

Akhirnya, B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi meminta Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja untuk menyiapkan desainnya (Basic Engineering Design/BED) di tahun 1995.

Sayangnya, proyek ini sempat tertunda akibat krisis moneter. Akhirnya, pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional.

Berangkat dari kejelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana disambut oleh Pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman.

Pada 28 November 2006 penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar.

Pada tanggal 17 Juni 2008, berdirilah PT MRT Jakarta yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (struktur kepemilikan Pemprov DKI Jakarta 99,98 persen, PD Pasar Jaya 0,02 persen).

PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan (operation and maintenance/O&M) prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini.

JBIC kemudian melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman. Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada tahun 2008-2009, tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010, sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014.

Uji coba operasional rencananya dimulai pada tahun 2014. Namun, jadwal tersebut tidak terpenuhi. Desain proyek pun dilakukan mulai tahun 2008-2009, tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013, dan dicanangkan selesai pada 2018.

Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase I sepanjang ± 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut 1 Depo. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik Fase I, selain menggandeng konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pembangunan jalur MRT Fase I akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pengembangan selanjutnya meneruskan jalur Sudirman menuju Ancol (disebut jalur Utara-Selatan) serta pengembangan jalur Timur-Barat.

MRT fase II rencananya akan memiliki rute dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Jakarta Kota. Pada rute ini akan dilengkapi delapan stasiun yang meliputi stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota, dan Kampung Bandan.

Pemerintah pun berharap, dengan adanya moda transportasi ini, masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Mengingat, pembangunan moda transportasi modern ini menggunakan uang masyarakat.

"Seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk menjaga kebersihan, pengelolaan, dan ketertiban MRT Jakarta. Karena ini adalah dibangun oleh uang rakyat, uang kita semua," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, adanya MRT Jakarta ini juga diharapkan dapat memecah kemacetan di Ibu Kota. Sebab, moda transportasi modern ini memiliki kemampuan mobilitas yang besar dan cepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.

"Ini merupakan investasi yang berharga untuk Jakarta, yang traffic-nya begitu besar dan mobilitas masyarakatnya begitu cepat. Kita berharap proyek seperti MRT akan bisa memecahkan masalah kemacetan," imbuhnya.