SHM Lahan Transmigran Bisa Diagunkan ke Bank untuk Modal KUR

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memastikan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibagikan kepada belasan ribu kepala keluarga (KK) transmigran dapat langsung dijadikan agunan perbankan. Sertifikat tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengakses pembiayaan usaha, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, kepastian legalitas lahan melalui penyerahan SHM menjadi pintu masuk bagi warga transmigran untuk memperoleh akses permodalan yang selama ini sulit dijangkau.

"Bisa. Justru itu harapan kita, dengan mereka mendapatkan SHM, mereka bisa mendapatkan modal untuk mereka berusaha," ujar Iftitah di Kantor Kementrans, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Selama dua tahun terakhir, Kementrans telah menyerahkan 16.835 bidang SHM kepada lebih dari 11.000 KK transmigran di berbagai provinsi. Terbaru, sebanyak 2.770 bidang sertifikat dibagikan secara serentak kepada 1.570 KK.

Iftitah menjelaskan, meski secara aturan SHM tersebut sudah langsung berlaku sebagai jaminan kredit di bank tanpa menunggu skema khusus, pihaknya tetap terbuka menjalin nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang lebih konkret dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar proses pencairan modal makin mudah.

"Sejauh ini kita manfaatkan fasilitas yang ada. Tapi masukan yang bagus untuk saya nanti dengan Himbara melakukan kerja sama yang lebih konkret. Kalau ditanya sudah ada MoU khusus atau belum, belum; tetapi sebenarnya tanpa kerja sama khusus pun, dengan sertifikat itu bisa langsung mengagunkan," jelasnya.

Kawal Modal Usaha Lewat Tim Ekspedisi Patriot

Agar dana pinjaman dari perbankan tidak habis terpakai untuk kebutuhan konsumtif, Kementrans menerjunkan lebih dari 200 Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ke berbagai kawasan transmigrasi. Tim ini mendampingi warga secara langsung di lapangan, mulai dari peningkatan produktivitas hingga hilirisasi pascapanen.

Iftitah mencontohkan, di sektor tanaman padi, petani didampingi memanfaatkan teknologi tepat guna berupa mesin pemanen serta mesin pengering padi berkapasitas dua ton dalam 18 jam yang tidak bergantung pada cuaca. Selain itu,TEP juga membantu pengadaan mesin penggilingan untuk mengolah beras pecah (menir) menjadi tepung beras, sehingga nilai jualnya melonjak dua kali lipat dari Rp9.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.

Tak berhenti pada proses produksi, pendampingan juga mencakup pencarian pembeli pasti (off-taker) agar hasil panen warga terserap pasar. Contohnya adalah pengolahan cabai dan tomat menjadi fruit leather di Manokwari serta pembukaan akses ekspor durian asal Parigi Moutong ke pasar Tiongkok.

"Dengan sertifikat, apa yang diharapkan? Mereka punya modal. Nah, kalau mereka punya modal, terus modalnya mau diapakan? Tiap-tiap segmen saja itu butuh pendampingan. Itu yang menjadi tugas TEP untuk melakukan pemberdayaan," pungkasnya.