Kementrans Sulap Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Baru

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mulai menggeser paradigma lama pengelolaan transmigrasi, dari sekadar perpindahan penduduk dan pembagian lahan secara konsumtif menuju pembangunan kawasan ekonomi produktif.Langkah strategis ini dijalankan melalui dua agenda utama, yakni revitalisasi kawasan eksisting dan transformasi pengelolaan aset.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, pembentukan kembali Kementrans oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang tertunda sekaligus memastikan aset lahan negara dikelola agar berdampak ekonomi dalam jangka panjang.

Perubahan pendekatan tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian,sekaligus menjadi upaya mencegah gesekan sosial antara warga pendatang dan masyarakat lokal.

Pada agenda revitalisasi, fokus pemerintah diarahkan pada penyelesaian kepastian hak atas tanah serta perbaikan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jembatan, sanitasi, hingga renovasi sekolah—di 619 kawasan transmigrasi yang telah dipetakan di seluruh Indonesia.

Iftitah memastikan kehadiran program maupun transmigran baru tidak akan mengabaikan warga lama (patriot) yang lebih dulu merintis kawasan, melainkan tetap menjamin hak dan manfaat pembangunan yang setara.

"Dari 619 itu difokuskan, diprioritaskan dengan Bappenas ada 154 kawasan transmigrasi, di antaranya 45 kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional," ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Transformasi Aset Rp3,1 Triliun dan Kerja Sama Swasta

Melalui agenda transformasi, Kementrans membidik dampak pembangunan jangka panjang dengan mengoptimalkan nilai ekonomi lahan. Dari total 3,1 juta hektare lahan transmigrasi yang dikelola, kementerian telah menginventarisasi 300.863 hektare dan memvaluasi 22.000 hektare di antaranya bersama Kementerian Keuangan dengan nilai aset mencapai Rp3,1 triliun.

"Kita ingin lahan transmigrasi ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai aset yang dibagi-bagikan begitu saja, tetapi harus memberikan nilai tambah ekonomi yang ikut menyejahterakan masyarakat transmigrasi maupun warga lokal di sekitarnya," kata Iftitah.

Mentrans mencontohkan, pada lahan bernilai ekonomi tinggi—seperti kawasan pariwisata di Labuan Bajo yang harga tanahnya menembus jutaan rupiah per meter persegi, maupun area perkebunan dan pertambangan—skema pembagian lahan gratis dinilai sudah tidak relevan.

Sebagai gantinya, pemerintah mengarahkan pemanfaatan lahan strategis tersebut melalui skema kemitraan investasi dengan pihak swasta dengan dua syarat wajib:

• Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi patriot transmigrasi dan warga lokal sekitar.
• Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.

Saat ini, Mentrans mengungkapkan kementeriannya tengah menyusun peraturan menteri guna menata regulasi pengelolaan aset tersebut. Melalui kombinasi revitalisasi dan transformasi, kawasan transmigrasi diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan APBN, melainkan tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan di daerah.