Terungkap, 72 Perusahaan Pakai Lahan Transmigrasi Tanpa Bayar PNBP

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menemukan sebanyak 72 perusahaan swasta memanfaatkan lebih dari 100 ribu hektare lahan transmigrasi tanpa menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Guna menutup celah kebocoran tersebut, pemerintah tengah merampungkan aturan baru yang memungkinkan penagihan PNBP secara hitung mundur (retroaktif).

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan, nihilnya setoran PNBP selama ini dipicu oleh pola pikir lama yang masih berorientasi pada "rezim tanah". Dalam skema terdahulu, lahan transmigrasi hanya difokuskan untuk dibagikan kepada masyarakat sehingga belum dikelola optimal sebagai aset ekonomi negara.

"Saat ini sudah ada 72 perusahaan yang menggunakan lahan transmigrasi lebih dari 100 ribu hektare, tetapi tidak ada PNBP-nya. Kenapa tidak ada PNBP-nya? Karena rezim yang digunakan oleh Kementerian Transmigrasi di waktu yang lalu, sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo, adalah rezim tanah," ujar Iftitah di Kantor Kementrans, Jakarta,Kamis (12/11/2026).

Aturan Baru dan Skema Hitung Mundur

Sebagai langkah pembenahan tata kelola, Kementrans sedang menuntaskan rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 untuk kemudian diterapkan secara penuh mulai tahun 2027.

Meski aturan resminya baru berlaku penuh tahun depan, Kementrans telah menyurati seluruh perusahaan terkait mengenai mekanisme hitung mundur. Kebijakan ini menyasar perusahaan yang masa izin kerja samanya telah habis—misalnya sejak Desember 2024—tetapi tetap diizinkan beroperasi demi menjaga keberlangsungan lapangan kerja warga setempat.

"Alih-alih kita hentikan terus nanti banyak orang yang menganggur, kami bilang oke silakan dilanjutkan. Tetapi pada saat Permen itu berlaku, maka sejak Desember 2024 itu mereka sudah dihitung harus membayar PNBP. Dan sebagian besar dari mereka mengamini, menyetujui. Saya belum menerima penolakan terkait dengan hal itu," jelasnya.

Potensi PNBP Tembus Lebih dari Rp300 Miliar

Nantinya, pemerintah akan mematok tarif PNBP sebesar 5 persen dengan mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Valuasi lahan tersebut dilakukan bersama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Iftitah mencontohkan, apabila rata-rata NJOP lahan yang dikerjasamakan dipatok di angka terendah Rp7.000 per meter persegi, potensi PNBP dari 100 ribu hektare lahan tersebut bisa menembus lebih dari Rp300 miliar per tahun. Nilai ini jauh melampaui pagu anggaran awal Kementrans yang hanya berada di kisaran Rp122 miliar.

Potensi pemasukan negara bahkan bisa melesat lebih tinggi pada kawasan transmigrasi bernilai strategis, seperti destinasi wisata Labuan Bajo yang harga tanahnya mendekati Rp1 juta per meter persegi, maupun kawasan industri seperti Galang dan Rempang di Batam.

"Itulah yang sekarang sedang kami kerjakan dengan bergairah, karena sekali lagi ini untuk keberlanjutan pembangunan transmigrasi agar tidak hanya bersandar kepada APBN. Selama ini kita melihat lahan sebagai beban. Kalau kita melihat lahan sebagai aset, kita dapat pendapatan dari sektor swasta, dan pendapatan itulah yang kita kembalikan kepada para transmigran," pungkasnya.